Upaya Perlindungan Kesehatan dan Ekonomi bagi Buruh Perkebunan Sawit dalam Pandemi Covid-19



Dalam pandemi COVID-19, buruh perkebunan sawit merupakan kelompok yang rentan dalam menghadapi ancaman pendemi ini. Sejauh ini, buruh perkebunan sawit tetap bekerja seperti biasanya  tanpa dukungan fasilitas perlindungan memadai dari perusahaan. Meski ada perkebunan sawit melakukan sosialisasi terkait Covid-19, memeriksa suhu tubuh buruh, dan menyemprotkan disinfektan di pemukiman buruh, namun minimnya alat pelindung diri yang disediakan dan sarana kesehatan yang terbatas di perkebunan sawit menjadikan buruh berada pada situasi sangat rentan terpapar.
Sebagian besar daerah di Indonesia telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebagai salah satu upaya penanganan Covid-19. Namun tentu saja penanganan Covdi-19 ini tidak bisa diberlakukan seragam antar satu daerah dengan daerah lainnya.
Provinsi Papua, menjadi satu provinsi yang rentan mengingat provinsi ini masuk ke dalam 10 provinsi terbanyak jumlah kasus positif Corona, dengan jumlah kasus positif mencapai 383 kasus, 6 orang meninggal dan 48 orang sembuh berdasarkan data pada 18 Mei 2020. Angka ini dikhawatirkan akan terus meningkat mengingat terbatasnya fasilitas kesehatan maupun alat pelindung diri di provinsi tersebut, apalagi di wilayah-wilayah perkebunan sawit di Papua.
Berdasarkan kondisi tersebut, kelompok masyarakat sipil dan serikat buruh akan menggelar diskusi untuk menghimpun catatan-catatan kritis terkait perlindungan buruh perkebunan sawit, secara khusus dalam masa pandemi COVID-19 ini.
Berikut ini adalah catatan diskusi yang telah berjalan. Rekaman diskusi juga dapat disimak pada tautan berikut ini (klik)

Narasumber:
  • Jamaludin (SPSI Socfindo Nagan Raya) [J]
  • Yason Ngelia (GempaR Papua) [Y]
  • Rabbiansyah (DPRD Kab. Kotabaru, Kalsel) [R]
  • Tiur Rumondang (RSPO Indonesia)
Moderator: Sekar Banjaran Aji (ELSAM) [M]

Sesi Pembukaan:
Moderator:
  • Indonesia merupakan negara yang punya komoditas Sawit yang cukup banyak kontribusinya buat negara ini dan cukup luas juga lahannya. Itu sama berbanding lurus dengan jumlah pekerjanya dan semasa Pandemi ini, Buruh Perkebunan Sawit merupakan kelompok yang rentan menghadapi ancaman Pandemi ini. Sejauh ini, Buruh perkebunan sawit tetap bekerja seperti biasanya di kebun. Dan hari ini, diskusi hari ini, kita inign melihat sebenarnya bagaimana kondisi buruh yang bekerja di perkebunan Sawit di masa Pandemi ini.
  • Telah hadir Narasumber, pertama Bung Jamaludin dari SPSI Socfindo Nagan Raya. Kedua, Bung Yason Octovinus yang berdiri atas hasil penelitiannya. Ketiga, Mbak Tiur Rumondang dari RSPO Indonesia. Terakhir, Bung Rabbiansyah dari DPRD Kota Baru Kalimantan Selatan

Sesi Eksplorasi Narasumber
Sesi Jamaludin
M: Apakah kebijakan Kementerian Kemenaker No.M/3/HK04/3/2020 tentang Perlindungan Pekerja atau Buruh dan kelangsungan usaha dalam penanggulangan Covid-19 dan protokol GAPKI melawan Corona sudah terlaksana di perkebunan Sawit dan bagamaiana kondisinya di Aceh?
J: Untuk Covid-19, dampak dari khusus perkebunan sawit itu tidak ada. Minim, karena tidak ada perkebunan sawit yang tutup ataupun buruh perkebunan sawit yang dirumahkan. Itu untuk kondisi di Aceh.
  • Hanya saja dampak dari Covid ini, yang ada di perkebunan sawit itu mengurangi hak-nya, kemudian ada sebagaian perkebunan yang memotong bonusnya [buruh]. Kemudian, pelayana kesehatan juga sosialisasinya kurang, minim. Itu mungkin yang terjadi, karena mungkin dampak dari Covid-nya sendiri tidak terlalu besar
  • Kemudian yang ada di perkebunan sawit ini, misalkan, alasan dari pengusaha itu dampak dari Covid itu merugi atau pun lain-lain, THR mereka dicicil. Seperti kejadian PT. SSN Kebun Salam Aceh Selatan. Itu yang ada. Kemudian, dampak daripada Covid, Perusahaan Socfindo mengurangi bonus karyawannya dari 4 (empat) bulan gaji jadi 3 (tiga) bulan gaji.
  • Kalau di Aceh, pemeriksaan kesehatan khusus itu yang minim. Itu alasan dari pihak manajemen karena dampak dari Covid. Sedangkan, Socfindo sendiri standar RSPO. Kalau di perusahaan tempat kami bekerja itu disediakan. Masker, kemudian diadakan obat-obat khusus, untuk pekerja pulang pergi itu bersih-bersih dulu itu disediakan. Kalau transportasi tadi, kelauar masuk orang itu program pemerintah. Itu tidak bisa dibantah oleh Perusahaan.
  • Kalau briefing ataupun apel masih dilakukan seperti biasa, namun jaga jarak. Kalau posko Covid disediakan di hampir semua sektor perkebunan, hanya saja yang minim adalah sosialisasi atau pemberitahuan ke masyarakat ataupun pekerja, "begini cara pencegahan". Mungkin tenaga ahlinya tidak ada.
  • Untuk  PT. SSN di Kebun Salam, itu informasi yang kita dapat itu mereka dicicil seperti kredit kereta [kendaraan mobil] sekitar 4 ataupun 5 bulan seperti itu. Itu informasi yang kita dapat.

Sesi Yason Ngelia
M: Saya mendengar kalau Bung Yason mendengar suatu penelitian terkait buruh khususnya buruh perkebunan Sawit di Papua. Ingin tanya juga, apa kondisi buruh perkebunan sawit di Papua?
Y: Kabupaten Keerom relatif baru jadi mungkin untuk teman-teman di Indonesia, mungkin belum tau secara spesifik seperti misalnya di Merauke dan lain-lain. Ini adalah daerah yang menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, khususnya di era 1970-an. Daerah ini dijadikan basis Papua Merdeka, sehingga mereka memberikan beberapa strategi, yang menurut saya, hari ini kita menjadi luput. Misalnya, tahun 1970-an itu ketika daerah itu menjadi kawasan yang cukup berbahaya, maka didoronglah program transmigrasi secara besar-besaran di daerah tersebut. Jauh sebelum menjadi kabupaten. Selanjutnya, strategi berikutnya adalah mendorong salah satu perusahaan raksasa yaitu PTPN II di Keerom yang awalnya di Kabupaten Manokwari. Setelah ini, Keerom mennjadi kabupaten dan daerah otonomi khusus, hingga sekarang.
  • Setelah 28 tahunan beroperasi, pada tahun 2017, PTPN sudah mulai tidak aktif lagi karena permasalahan status tanah yang sejak awal sudah illegal dan dituntut masyarakat.
  • Beberapa kawasan PTPN II diambil alih PT. Tandan Sawita yang menjadi perusahaan terbesar kedua di Keerom saat ini. Jumlah buruh PT. Tandan Sawita sekitar 1.500 buruh, di salah satu kawasan itu dan dibagi menjadi 5 (lima) perkebunan dengan 200-300 buruh per kebun. Ini yang menjadi fokus penelitian saya. Untuk sementara, setelah PTPN II, hanya tinggal buruh dari PT. Tandan Sawita. Ada beberapa perusahaan yang sudah terverifikasi, tetapi masih belum.
  • Kondisi buruh, dalam Februari-Maret 2020 melalui observasi dan diskusi, lebih memperhatinkan di Keerom jika dibandingkan beberapa kawasan yang saya temui dan tinggali. Misalnya Papua Selatan yang lebih besar, kondisinya relatif lebih baik jika dibandingkan dengan buruh PT. Tandan Sawita.
  • Untuk Buruh PT. TS ini, sekitar 1000-an adalah buruh transmigran dan buruh Papua, tetapi tidak ada perbedaan keduanya. Mulai dari tempat minum dan lain-lain itu selalu menjadi perjuangan buruh di sana. Ditambah minimnya organisasi, ada SPSI baru di tahun 2019 pasca konflik organisasi sehingga tidak banyak advokasi sebelumnya. Ini yang menjadi tantangan buruh. Lalu, liputan dari media dan advokasi juga luput.
  • Di tahun 2018, seorang buruh pernah ditembak karena menuntut THR (Tunjangan Hari Raya). Ini masih terjadi di 2019, para buruh menuntut THR yang baru dibayarkan secara separuh. Konfirmasi terakhir, buruh sedang melakukan upaya perusahaan memberikan keringanan mulai dari jam kerja dan pemberian fasilitas di tengah Covid-19 ini. Sabtu kemarin, 16 Mei 2020, ada aksi protes buruh PT. Tandan Sawita untuk meminta keringanan tersebut. Tetapi tidak bisa, jadi ada intervensi dari aparat setempat; individu yang diduga menjadi organizer dan SPSI ditarik untuk dimintakan keterangan, ini berdampak pada tidak jalannya tuntutan.
  • Sampai hari ini di Keerom belum ada kematian sebagai dampak dari positiv covid-19. Tetapi penyebarannya sudah cukup masif, puluhan orang sudah teridentifikasi sebagai pasien. Upaya pemerintah cukup cepat, misalnya membatasi akses utama dari Kab.Jayapura ke Kab.Keerom. Tetapi, ini tidak menutup dari kondisi memperihatinkan buruh sawit. Selama puluhan tahun, buruh sawit kerja tidak dengan APD (alat pelindung diri) dan, di tengah covid-19 ini, masih mendapat ancaman karena meminta alat perlindungan dari virus.
  • 400 sekian orang sudah menjadi pasien. Provinsi Papua menjadi provinsi yang cukup tanggap karena desakan masyarakat untuk melakukan lockdown. Sikap yang diambil Pemerintah Provinsi Papua adalah membatasi arus pesawat terbang dan kapal laut. Secara khusus, aspek perburuhan bukan menjadi prioritas karena pembatasan sosial hanya di pusat kota. Pembatasan sosial belum sampai ke pelosok, apalagi daerah perusahaan sawit. Ini karena daerah perusahaan sawit identik menjadi hak perusahaan untuk menjaga buruh sebagai pekerja di sana. Hal ini juga karena penyebarannya yang masif di daerah perkotaan. Tetapi diharapkan perjuangan buruh tentang Covid-19 bisa diangkat, meskipun belum ada pasien dari kalangan buruh sawit.

Sesi Tiur Rumondang
M: Kami membaca bahwa RSPO telah hadir dengan kebijakan dalam bentuk panduan untuk perusahaan, pekerja, dan smallholder dalam menghadapi Covid-19. Apa yang sudah coba dilakukan oleh RSPO sebagai terobosan untuk menghadapi fase ini?
T: PNC RSPO tidak mengakomodir secara khusus tentang situasi luar biasa, apalagi Covid-19 yang tidak diantisipasi oleh siapapun. Namun, RSPO mencoba tetap responsif atas situasi ini dan berkomunikasi dengan anggota RSPO melalui guidelines. Cara adaptasi pertama adalah mengaplikasikan remote audit untuk anggota RSPO, tetapi yang tidak berlaku pada sertifikasi awal, hanya untuk keberlanjutan sertifikasi atau surveillance. Cara kedua, RSPO tidak membuat pengecualian atau membuat standar yang berbeda. Standar RSPO tetam mengharuskan anggota comply terhadap berbagai indikator dan kriteria yang ditetapkan oleh PNC RSPO, meski sedang kondisi pandemi. Ini menjadi tantangan bagi para auditor.
  • Satu hal positif dari perusahaan sektor kelapa sawit Indonesia adalah mereka masih tetap beroperasi. Mereka banyak berurusan dengan sektor pangan, jadi masih beroperasi. Jika pandemi ini masih berlangsung sampai 2-3 bulan kedepan, maka dampak besar baru terjadi dalam beberapa bulan kedepan. Hal yang disebutkan di Aceh dan di Papua saat ini adalah dampak awal. Harus antisipasi. Secara general, RSPO sudah menyampaikan ke anggota bahwa mereka harus memastikan upaya sekuritas pekerjaan, gaji, maupun kondisi kesehatan, supply dari makanan, dan kondisi sosial tetap diberikan sesuai Guidelines Covid-19 oleh International Labour Organization (ILO).
  • Tantangan yang tidak bisa dihindari adalah sirkulasi surat dari Pemerintah yang memperbolehkan untuk negosiasi bilateral. Artinya, hal ini tidak dapat dihindari dan ini tampaknya memberikan ruang-ruang itu [kondisi buruh selama covid-19]. Terlepas dari upaya memastikan para buruh menerima hak-nya, kita juga harus menyadari bahwa perusahaan juga mengalami goncangan besar.
  • Angka ekspor ini diperkirakan turun karena pembatasan akses atas Covid-19. Saat ini, PKS yang masih beroperasi adalah karena supply sebelum Covid-19. Kita harus mengatisipasi 3-6 bulan kedepan jika distribusi tidak bisa sampai pasar/pembeli yang biasa, maka ada penumpukan di tangki perusahaan. Ada titik di mana perusahaan tidak bisa mengolah karena tidak ada tempat untuk menampung [CPO].
  • secara internal, RSPO melakukan diskusi tentang cara antisipasi jika kondisi ini masih berlangsung hingga 6 bulan kedepan. Hal ini karena narasi yang tersebar bahwa Covid-19 akan menjadi "normal yang baru". Ini harus diantisipasi dengan inovasi-inovasi di sektor kelapa sawit. Secara general, RSPO tidak punya pengecualian bagi performance perusahaan di tengah kondisi ini untuk comply di RSPO Standard.

Sesi Roby Rabbiansyah
M: Merujuk ke Surat Edaran Menteri Naker tentang perlindungan pekerja atau buruh dan kelansungan usaha dalam rangka penanggulangan Covid-19, Para Gubernur diminta membuat sistem perlindungan pengupahan pekerja atau buruh, serta megupayakan pencegahan dan penanganan kasus Covid-19 di lingkungan kerja. Bagaimana pendapatnya sebagai anggota DPRD Kota Baru?
R: Kalimantan Selatan ditetapkan dalam status Tanggap Darurat pada tanggal 22 Maret 2020. Selang 3 (tiga) minggu ada rapat kerja dengan kepala dinas. Menurut informasi, tidak ada PHK atau hal lain yang terdampak dari Covid-19. Meskipun secara mayoritas wilayah Kota Baru adalah perkebunan kelapa sawit—terdapat sekitar 50.000 buruh formal maupun non-formal.
  • Sebenarnya, kita semua berperan dalam upaya pencegahan. Untuk khusus kelapa sawit, DPRD, pejabat tingkat kecapatan dan TNI/Polri mensosialisasikan bahaya dan upaya penanganan covid-19 dari sisi individu, keluarga, dan lingkungan. Selama 2 (dua) bulan masa tanggap darurat, kami melihat bahwa perusahaan di Kota Baru bersikap pro-aktif. Mereka justru lebih gencar dibanding pejabat tingkat kecamatan dan desa. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih siap, sedangkan di pemerintah harus melalui struktur birokrasi yang perlu waktu. . Misalnya, seperti penyediaan APD. Perusahaan besar, seperti Sinar Mas, Minamas, dan Eagle High di Kabupaten Kota Baru lebih proaktif. Hampir di setiap pabrik, mereka sudah menyiapkan posko-posko Covid-19. Artinya, arus keluar masuk penduduk/masyarakat dalam monitoring. Lalu, perusahaan, seperti Minamas, membagikan masker medis dan masker kain pada karyawan. Lalu di tempat publik, disediakan tempat cuci tangan. Untuk penyemprotan tempat publik seperti kantor dan fasilitas publik, penyemprotan disenfektan masih terus dilakukan rutin.
  • Dalam pertemuan langsung dengan perusahaan sawit, mereka menyampaikan bahwa meniadakan pengumpulan orang dalam jumlah banyak dan mengikuti protokol kesehatan dari Pemerintah. Hal seperti apel pagi dan briefing pagi jika dilaksanakan tetap menjaga jarak. Kemudian, arus masuk dan keluar kebun dibatasi. Jika harus keluar dan masuk kawasan, disiapkan mekanisme karantina, seperti Perusahaan Minamas yang menyiapkan gedung karantina bagi karyawannya. Sinergi pemerintah daerah dan perusahaan ada.

Sesi Tanya-Jawab
Pertanyaan 1: apa dampak covid-19 yang terjadi di PT Tanda Sawita?
Y: Kebijakan yang hanya pembatasan sosial yang tidak diikuti dengan pensiasatan kebutuhan buruh di lapangan, seperti sembako, APD, dan sebagainya membuat kepanikan di tengah buruh, walaupun jarak pusat kabupaten dan lokasi buruh relatif dekat, tetapi jalan rusak perlu ditempuh hingga 3 (tiga) jam hingga 4 (empat) jam dengan kondisi jalan kering. Ada bias isu, tuntutan buruh semakin tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan. Akhirnya, terjadi miskomunikasi yang berkepangangan. Lalu, kekuatan serikat yang tidak memadai. Dampaknya tidak berubah karena mereka sudah dalam kondisi tertekan, seperti urusan THR yang tidak selesai dan gaji yang tidak stabil.
 Pertanyaan 2, 3, dan 4: apakah ada kebijakan RSPO yang ditujukan pada anggotanya untuk menyediakan masker atau APD terhadap buruh? Kedua, jika kilang CPO makin penuh, apakah RSPO sudah memiliki strategi menghadapi krisis penyimpanan ini? Ketiga, bagaimana RSPO menyikapi gencarnya lobby anti sawit yang menggunakan momentum Covid-19 sebagai cara untuk menolak sawit sebagai produk pangan?
T: Pertama, secara lugas, dalam kondisi apapun, semua alat pelindungan diri para pekerja harus disediakan. Perusahaan anggota RSPO, setidaknya yang menginfokan pada RPSO, sudah memiliki protokol internal, selain mengacu ke Panduan Protokol Kesehatan yang dibuat oleh GAPKI. Termasuk menyediakan berbagai macam alat prevent dari adanya penyebaran Covid-19, masker diasumsikan masuk ke dalamnya karena menjadi norma yang baru. Masker kain yang harus digunakan saat ini sentranya ada di Pulau Jawa. Ini menjadi kebijakan perusahaan untuk pengadaan berbagai alat perlindungan diri bagi para pekerja ketika melakukan operasi kerja, seperti masker.
  • Kedua, RSPO dilarang berbicara soal harga dan produksi karena cakupan RSPO adalah global. RSPO tidak memiliki tempat untuk membicarakan atau mengadaptasi ketika perusahaan tidak bisa mendistribusikan barang-barangnya. Ada pihak lain yang lebih berwenang untuk isu ini. Dalam kondisi Covid-19, kebijakan pelarangan ekspor dari banyak negara tidak bisa dihindari. Ini menjadi hal yang mudah dicarikan solusikan meskipun banyak dorongan.
  • Ketiga, posisi RSPO tidak berubah dari dahulu bahwa setiap orang bebas mengemukakan pendapatnya. Namun, kami dengan standar RSPO percaya bahwa meniadakan palm oil bukan jalan keluar tetapi sustainable palm oil menjadi alternatif terbaik untuk beradaptasi dengan pola konsumsi terbaik. 

Pertanyaan 5 dan 6: Pertanyaan untuk keempat Narasumber, Bagaimana tanggapan atas penurunan daya beli ditengah kondisi saat ini? Lalu, pertanyaan khusus untuk Jamaludin dan Yason, apakah perusahaan di tempat bapak sudah melakukan pembatasan sosial sebagai dampak Covid-19?
J: Di Aceh, pembatasan dilakukan untuk mencegah keluar-masuk orang-orang. Untuk saat ini, perusahaan sawit di Aceh, tidak ada yang positif Covid-19. Ada pertanyaan untuk RSPO, apakah dampak Covid-19 ini terhadap CPO, sehingga perusahaan berasumsi dampaknya merugi?
T: Statement saya ini bukan statement dari RSPO karena RSPO tidak membicarakan dinamika bisnis dalam RSPO. Saya pribadi berpendapat, jika dilihat dengan logika bahwa ini adalah sektor yang menompang sektor pangan, maka dampaknya seharusnya minim. Saat ini yang jadi kendala adalah distribusinya yang memperlambat transaksi. Dampak terhadap sawit ini memang tidak besar seperti sektor lain, tetapi proses pemulihannya memerlukan waktu. Tidak ada yang dari sempurna, baik RSPO maupun result dari audit. Namun, RSPO membuka berbagai monitoring system. RSPO punya complaint system, investigation monitoring unit, ini adalah upaya ketidaksempurnaan dapat diakomodir oleh mekanisme lain.
Y: Menurut informasi terakhir, aktivitas buruh tetap dilakukan seperti biasa. Pembatasan sosial yang di pusat kota itu justru membatasi aktivis yang ada di kota untuk mengadvokasi kasus.

Pertanyaan 7: bagaimana buruh sawit menanggapi Omnibus Law RUU Ciptaker yang sedang dibahas oleh DPR?
Y: Buruh banyak yang belum mengetahui Omnibus Law dan dampaknya secara luas. Tetapi, karena keterbatasan mobilisasi di tengah pandemi, komunikasi menjadi terputus. Buruh perlu mendapatkan update perubahan yang sedang terjadi. Apalagi di Papua bukan hanya investasi yang semakin luas, beberapa kebijakan yang merugikan buruh dan kelompok adat.
J: Serikat pekerja itu diciptakan untuk kesejahteran buruh, jadi apapun yang dilakukan serikat pekerja itu untuk kesejahteraan buruh. Saat ini dampaknya ini adalah banyak yang merasakan keluh kesah karena alasan kerugian dari perusahaan, sehingga ada hak-hak pekerja itu yang dikurangi. Belum lagi dengan dampak Omnibus Law. Kami, serikat buruh di Aceh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Buruh Aceh, siap menolak Ombibus Law.
R: Saya akan berusaha memperjuangkan itu lewat jalurnya, lewat birokrasi. Akan mengejar ke DPRD Provinsi, Komisi IX DPR RI, supaya hal yang sudah bagus dapat ditingkatkan lagi. Jangan yang sudah bagus, justru dipangkas. Investasi meningkat, tetapi jika mengorbankan kaum buruh, maka kami sangat tidak menginginkannya. Jika poin-poinnya seperti yang beredar, maka tentu kita tolak. Jika ternyata mendukung kesejahteran buruh melalui perundang-undangan, maka kita dukung.

Pertanyaan 8 & 9: pertanyaan khusus untuk Rabbiansyah. Apakah jumlah permintaan mediasi di daerah Kota Baru bertambah selama Covid-19 dan Bagaimana dengan jenis kasusnya? Pertanyaan kedua, apakah di kota baru sudah ada pemeriksaan atau rapid-test bagi buruh perkebunan sawit?
R: Ada permasalahan baru ketenagakerjaan, yaitu pengawas ketenagakerjaan yang hanya ada di Provinsi. Ada kelemahan karena tidak pelaporan yang masuk ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten akan ditanggapi. Laporan yang masuk saat ini terkait Covid-19, mengenai THR dari teman-teman buruh EHP yang dicicil sebanyak 8 (delapan) kali. Terdengar kabar bahwa akan ada mogok kerja. Saya menyampaikan bahwa perlu dikaji dahulu karena perlu mengedepankan komunikasi. Saya baru mendengar dari teman-teman buruh, belum dari perusaahaan sehingga hal yang saya imbau adalah kedepankan komunikasi yang baik. Upaya mediasinya dengan saling memahami dari keduabelahpihak.
  • Di Kabupaten Kota Baru baru menerapkan 10.000 Rapid Test dengan sistem bertahap. Ada perusahaan yang membantu, tetapi jumlahnya tidak signifikan. Jumlahnya dari setiap sektor dalam jumlah ratusan.

Pertanyaan 10 & 11: Pertanyaan khusus untuk Jamaludin. apakah Kepgub Aceh mengenai libur meugang sudah dilakukan oleh Socfindo? Kedua, apakah perusahaan di masa Covid-19 ini mengambil kesempatan atas pengurangan bonus? Ketiga, kenapa Pergub tidak pernah dijalankan oleh perusahaan, apakah serikat atau perusahaan yang lemah?
J: Libur meugang sudah diupayakan ke perusahaan karena ini berdasarkan Kepgub Aceh, bahwa untuk diusahakan libur satu hari sebelum belum bulan puasa. Kami sudah upayakan ke badan pengawas. Mengenai ambil keuntungan, saya rasa tidak. Teapi alasan mungkin ada. Masalah potongan bonus, ini sudah ada di PKB mengenai bonus. Di perusahaan Socofindo, kesepakatan tahun 2010, sudah diteruskan PKB-nya ke Kemenaker.

Pertanyaan 12: Apakah kondisi Covid-19 ini berpengaruh kepada kebebasan berserikat para buruh yang ada di Keerom dan Buruh Sawit di Papua?
Y: Secara keseluruhan, kebebasan buruh itu tidak ada. Contoh pada 1 Mei 2019, teman-teman Buruh melakukan peringatan hari buruh tetapi dibubarkan secara paksa. Itu dapat membuktikan posisi buruh di Papua yang lemah. Lalu, Hari Buruh selalu identik dengan Hari Aneksasi, sehingga buruh selalu dikaitkan dengan aksi-aksi diisintegrasi.
  • Kelemahan di tingkat basis buruh mengenai pemahaman, pentingnya berserikat, dan didorong upaya ke tingkat Provinsi harus dibenahi. Hal ini untuk mendorong agar seremonial Hari Buruh 1 Mei memang bertujuan untuk buruh itu sendiri.

Pernyataan Penutup
R: Untuk mengurangi grafik peningkatan pasien Covid-19, harus ada kesadaran masing-masing. Artinya, imbauan dari Pemerintah harus dijalankan. Keluar menggunakna masker, setelah melakukan aktivitas kita cuci tangan, mengurangi waktu untuk berkumpul, dan hidup dengan pola hidup sehat.
J: Tetap bekerja, jaga jarak, dan melakukan tindakan yang dapat menjaga kesehatan. Pada perusahaan, tetap lakukan apapun kebijakan dari Pemerintah sehingga tidak ada complaint. Saya titip pesan pada KBS, "Kapan kita revisi lembar fakta yang baru?". Semangat KBS.
Y: Di industrialisasi di Papua saat ini, buruh di wilayah yang menjadi basis industrialisasi harus menyadari pentingnya berserikat. Itu menjadi penting, tidak bisa melihat hak asasi manusia buruh dilanggar itu dibiarkan. Inisiatif harus datang dari kalangan buruh dan solidaritas dengan luas.

Talks

Posting Komentar