Hentikan intimidasi dan pekerjakan kembali ketua Serikat Buruh PT Sarana Prima Multi Niaga!

Buruh PT. SPMN melakukan protes terkait perubahan sistem pengupahan dan pemberangusan serikat buruh SEPASI. Kredit: SEPASI
Pernyataan sikap bersama
Dalam situasi tanggap darurat COVID-19 dimana pemberlakuan social distancing (pembatasan sosial dengan jaga jarak, jangan berdekatan, dilarang berkumpul) yang berubah menjadi menjaga jarak fisik (physical distancing), menganjurkan untuk melakukan kerja dari rumah sebagai upaya menghambat penyebaran COVID-19.
Surat edaran tersebut tidak secara tegas kemudian diberlakukan ke semua sektor dan tidak diikuti oleh penanganan dampak sosial dan ekonomi yang menjadi beban terhadap rakyat secara umum. Aturan itu membuat rakyat semakin menderita tidak hanya untuk yang di perkotaan tetapi juga bagi mereka yang di pedesaan terutama di dalam perkebunan.
Pemerintah membiarkan buruh bernegosiasi sendiri dengan pengusaha tentang upah. Pemerintah tidak melakukan intervensi atau memastikan terjaminnya hak buruh dan kompensasi yang harus diterima jika ada perubahan kebijakan di tingkat perusahaan. Sementara itu, buruh kemudian semakin terbebani karena tidak dapat melakukan protes aksi.
Situasi ini kemudian sangat menguntungkan perusahaan karena mereka dapat dengan mudah menjalankan kebijakannya tanpa melalui mekanisme persetujuan dari buruhnya.
Sementara dari sisi buruh, selain mereka tidak dapat melakukan aksi protes karena adanya larangan berkumpul akibat dari seruan social dan physical distancing dari pemerintah, serikat buruh juga mengalami kesulitan dalam melakukan pengaduan. Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi saat ini menjalani work from home (bekerja di rumah) sehingga berdampak lambatnya respon dari pihak pemerintahan setempat untuk menyelesaikan persoalan ini untuk melakukan pertemuan tripartit.
Hal ini juga kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan dengan mengubah regulasi perusahaan yang justru membuat buruhnya semakin terpuruk. Hal ini seperti yang terjadi di salah satu perusahaan sawit supplier Wilmar Group, PT. Sarana Prima Multi Niaga (PT. SPMN) di Kotawaringin Timur.
Pada tanggal 27 Maret 2020, manajemen perusahaan mengeluarkan internal memo mengenai perubah mekanisme pengupahan mandor panen dari sistem pengupahan satuan waktu (harian kerja) menjadi satuan hasil (piece rate/ borongan). Perubahan mekanisme pengupahan ini dapat dirasakan dapat berimbas pada upah yang diterima buruh.
Bipartit sebagai upaya negosiasi yang dilakukan oleh serikat buruh SEPASI (Serikat Pekerja Sawit Indonesia) PT. SPMN pada tanggal 30 Maret 2020 tidak mendapatkan titik temu. Perusahaan bersikeras bahwa memo tersebut adalah instruksi dari TSH Grup sebagai induk perusahaan. Perdebatan sempat terjadi, namun tanpa berubah menjadi kontak secara fisik antara kedua belah pihak.
Namun, pengurus serikat justru mengalami tindakan intimidasi. Intimidasi terhadap mandor—yang menolak perubahan mekanisme pengupahan—dilakukan para pemimpin (kadet). Hal ini dilakukan dengan memaksa para mandor untuk menandatangani surat persetujuan perubahan pengupahan tersebut. Dalam surat itu juga disebutkan bahwa jika pekerja tidak menyetujui maka akan menerima demosi atau mutasi ke bagian lain/kedivisi lain.
Pada tanggal 31 Maret 2020, mandor dan beberapa buruh melakukan mogok kerja untuk menuntut pengembalian sistem pengupahan berdasarkan satuan waktu. Namun upaya penyampaian protes ini direspon dengan intimidasi dan ancaman dari pihak perusahaan terutama terhadap pengurus SEPASI.

Pada waktu sore hari, manajemen HRD R. Dimas S. mengancam akan memecat ketua SEPASI Subit yang selama ini aktif memperjuangkan hak-hak buruh PT. SPMN. Perusahaan juga mengancam untuk melaporkan Subit kepada pihak kepolisian. Kami melihat hal ini merupakan upaya pihak perusahaan untuk melakukan intimidasi dan pemberangusan serikat buruh yang aktif memperjuangkan hak-hak buruh PT. SPMN.
Hal ini tidak baru saja dilakukan oleh perusahaan. Saat pertama kali buruh PT. SPMN mengangkat persoalan upah pada Februari 2018, gelombang pemecatan sepihak terus terjadi. Dalam rentang waktu November 2018 hingga Februari 2019, sebanyak 405 buruh dipecat, termasuk anggota dan pengurus serikat SEPASI dengan alasan beragam. Atas kejadian itu, serikat SEPASI telah mengirimkan surat protes kepada manajemen PT. SPMN dan TSH Group Berhad, namun lagi-lagi mengalami intimidasi.
Pada 15 April 2020, pimpinan perusahaan PT. SPMN, SEPASI dan Perwakilan Mandor Panen telah melakukan perundngan bipartit. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan di atas materai yang mengakomodasi SEPASI untuk tidak mengubah sistem pengupahan. Perusahaan juga berjanji akan menghentikan intimidasi yang lakukannya terhadap serikat maupun buruh.
Namun pihak PT. SPMN melanggar kesepakatan dengan tetap melakukan pemanggilan terhadap ketua SEPASI Subit melalui surat pangilan No 264/HRD/SPMN/IV/2020 tanggal 17 April 2020 melalui Chief Security. Karena dianggap tidak beralasan, maka Subit tidak memenuhi panggilan tersebut.
Pada 18 April 2020, perusahaan memanggil Subit dengan maksud melakukan pemecatan dengan alasan Subit melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan menggebrak meja saat tidak ada titik temu dalam pertemuan bipartit sebelumnya.
Perusahaan kemudian mengeluarkan surat pemecatan pada 23 April 2020 sebagai sanksi karena telah melakukan kesalahan berat sesuai ketentuan pasal 158 pasal 1 Huruf e UUK 13/2003. Padahal dalam Surat Edaran Mentreri Tenagakerja No. SE-13/MEN/SJ-HK/2005 pasal yang digunakan tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar/ acuan dalam penyelesaian hubungan industrial.
Tidak hanya itu, perusahaan juga telah menyetujui kesepakatan yang ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak pada risalah perundingan bipartit tanggal 15 April 2020, untuk tidak melakukan diskriminasi dan intimidasi kepada pekerja.

Kami menilai perusahaan terus melakukan upaya intimidasi dengan melakukan PHK sepihak terhadap Ketua SEPASI Subit yang secara aktif terlibat dalam memperjuangkan hak-hak buruh PT. SPMN. Kami juga melihat tindaka perusahaan tersebut merupakan pelanggaran HAM yang telah dilindungi dalam Prinsip dan Kriteria RSPO (Roundtable Suistanable on Palm Oil).
Untuk itu, kami menuntut PT. SPMN dan Dinas tenaga Kerja baik di tingkatan Kabupaten Kotawaringin Timur atau Provinsi Kalimantan Tengah untuk:
1.      Agar PT. SPMN memperkerjakan kembali Subit, Ketua SEPASI PT. SPMN yang telah di non-aktifkan atau dipecat terhitung sejak tanggal 25 April 2020.
2.      Agar PT. SPMN untuk menghentikan segala perbuatan intimidasi serta ancaman terhadap buruh, terutama kepada pengurus dan anggota SEPASI, yang aktif memperjuangkan hak buruh.
3.      Agar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kotawaringin Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera menangani permasalahan antara PT. SPMN yang telah melakukan PHK sepihak sebagai bentuk intimidasi dan upaya pemberangusan terhadap serikat buruh.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk dukungan atas perjuangan serikat buruh SEPASI PT. SPMN di Kabupaten Kotawaringin Timur yang secara aktif memperjuangkan hak-hak buruh.

Narahubung:
1.      Kartika Sari (PROGRESS Kalimantan Tengah)
2.      Aryo Nugroho (LBH Palangkaraya)
3.      Zidane (Sawit Watch)

Lembaga yang turut mendukung perjuangan kawan-kawan serikat buruh SEPASI PT. SPMN di Kabupaten Kotawaringin Timur:

1.      Palangkaraya Ecological and Human Rights Studies Kalimantan Tengah/PROGRESS (Kartika Sari)
2.      Lembaga bantuan Hukum/LBH Palangka Raya (Aryo Nugroho)
3.      Aliansi Gerakan reforma Agraria/ AGRA Kalimantan Tengah (Wayan)
4.      Wahana Lingkungan Hidup/WALHI Kalteng (Dimas N. Hartono)
5.      Serikat Perempuan Indonesia/SERUNI Kalimantan Tengah (Suari Rosalia)
6.      Pemuda Baru Kalimantan Tengah/PEMBARU (Ahmat Aspianoor)
7.      Solidaritas Perempuan Mamut Menteng (Winda)
8.      Lembaga Solidaritas Perempuan dan Anak/eLSPA (Yuliana)
9.      Serikat Buruh Perkebunan Borneo/ SBPB Kalimantan Tengah
10.  Sawit Watch (Zidane)
11.  Greenpeace Indonesia (Arie Rompas)
12.  Institute for National Democracy Studies/ INDIES (Kurniawan Sabar)
13.  Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia/YLBHI
14.  Aliansi Gerakan reforma Agraria/AGRA Nasional (Rahmat)
15.  Serikat Perempuan Indonesia/SERUNI Nasional (Triana Kurnia Wardani)
16.  Wahana Lingkungan Hidup/ WALHI Papua
17.  LINK-AR Borneo Kalimantan Barat
18.  Pemuda Baru Indonesia/PEMBARU Nasional (Catur Widi A)
19.  ELSAM (Andi Muttaqin)
20.  Yayasan Pusaka Bentala Rakyat Jakarta (Frangky S)
21.  Transnational Palm Oil Labour Solidarity/TPOLS
22.  Asia Monitor Resource Centre/AMRC
23.  Lembaga Informasi Perburuhan Sedane/LIPS
24.  Serikat Pekerja Perkebunan Sawit Sabah, Malaysia/SPIEU
25.  PADI Indonesia
26.  Etnika Semesta Khatulistiwa Kaltara
27.  Layung Kalimantan
28.  Gerakan Serikat Buruh Indonesia/GSBI (F. Yanti)
29.  Jaringan kerja Rakyat/JERAT Papua
30.  LP3BH Manokwari
31.  Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia/ELSHAM Papua
32.  AMAN Sorong Raya
33.  Perkumpulan Panah Papua
34.  LBH Papua
35.  SKP KAMe
36. PBH Cendrawasih

Talks

Posting Komentar