Seminar: Mengurai Masalah Kebakaran Lahan dan Hutan dan Perjuangan Mewujudkan Keadilan Iklim



Seminar tentang Kebakaran Hutan dan Lahan di Universitas Indonesia (26/11)

Jakarta, 26 November 2019 - Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI) mengadakan seminar bertajuk “Mengurai Masalah Kebakaran Lahan dan Hutan dan Perjuangan Mewujudkan Keadilan Iklim.” Seminar difasilitasi oleh Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), SERUNI, Koalisi Clean Biofuel for All, dan dosen Geografi Universitas Indonesia (UI)

Seminar ini diadakan dalam rangka menyoal kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sepanjang 2019 di Indonesia yang terjadi di enam provinsi dengan total area terbakar sebesar 857.756 ha. Karhutla pada tahun ini diketahui lebih besar dibanding tiga tahun terakhir.

Dalam paparan Nurul Sri, dosen Geografi UI, perkebunan kelapa sawit, khususnya perusahaan yang tidak terdaftar merupakan salah satu penyumbang terbesar Karhutla pada tahun 2014 dengan luas area terbakar sebesar 14,396 ha. Karhutla terbukti terkait erat dengan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di mana korporasi dan pengusaha sawit, termasuk makelar lahan menjadi aktor yang diuntungkan oleh pembukaan lahan akibat Karhutla.

Keterkaitan antara perkebunan sawit dengan Karhutla ini juga disampaikan oleh Agus Sutomo dari Koalisi Clean Biofuel for All. Menurutnya, perusahaan kelapa sawit pemasok biodisel seperti Asian Agri, Golden Agri Resources, Darmex Group, Musim Mas dan BEST Agro terlibat dalam kasus Karhutla. Dalam paparannya, Sutomo mengkritisi bahwa biofuel yang seharusnya menjadi energi ramah lingkungan ternyata diproduksi dengan cara yang tidak berkelanjutan.

Karhutla telah memperdalam krisis ekologi dan berkontribusi signifikan pada perubahan iklim. Triana dari SERUNI menilai bahwa masalah krisis ekologi yang salah satunya bersumber dari Karhutla tidak terlepas dari keadilan sosial berbasis hak asasi manusia. Menurutnya, pembangunan berkelanjutan berarti mengorientasikan tujuan pembangunan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan keseimbangan ekologis.

Pembangunan berkelanjutan dipandang menyaratkan adanya pengambilan keputusan dan perencanaan yang demokratis di tangan rakyat. Dalam konteks industri sawit misalnya, kebun dan pabrik harus dikelola secara demokratis oleh pekerja dan masyarakat yang mereka layani sehingga mereka lebih responsif terhadap kebutuhan dan masalah setempat.

Demokratisasi pembangunan ini juga menyaratkan adanya pemerataan manfaat produksi yang selama ini dimonopoli oleh raksasa korporasi agribisnis. Triana melihat bahwa gerakan sosial merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Pendiskusian tentang Karhutla di atas selaras dengan diskursus mengenai Transisi Berkeadilan (Just Transition). Transisi Berkeadilan merupakan sebuah prinsip, proses dan praktik yang dikembangkan oleh serikat pekerja dan kelompok lingkungan untuk menggeser ekonomi ekstraktif yang merusak alam menjadi ekonomi berkelanjutan. Gerakan Transisi Berkeadilan berupaya untuk mencari alternatif dari ekonomi ekstraktif yang tidak hanya menghancurkan planet, tapi juga merusak kesehatan pekerja dan masyarakat.

Secara umum, pembahasan tentang Transisi Berkeadilan atau Pembangunan Berkelanjutan seperti yang didiskusikan dalam Seminar Karhutla di atas masih kurang menjangkau kalangan pekerja. Diskursus cenderung terbatas pada kalangan kelas menengah perkotaan atau kalangan intelektual universitas. Perlu upaya lebih jauh untuk dapat mengekspos masalah Keadilan Lingkungan dengan membuka dialog dengan kalangan pekerja.

#palmoillaboursolidarity
#JustTransition
#SERUNI


Unduh materi presentasi:

Talks

Posting Komentar