Deportan: “Kami diperlakukan seperti binatang”


Pernyataan Pers – Koalisi Buruh Migran Berdaulat dan Komnas HAM RI

Kondisi buruh migran Indonesia menjalani proses deportasi massal di Pusat Tahanan Sementara di Sabah, Malaysia (Desember 2019-Juni 2020)


Kami melakukan penelusuran dan mendapatkan temuan terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berlangsung secara sistematis dan massal terhadap ribuan buruh migran yang terjadi bertahun-tahun, sekaligus membuktikan bahwa kasus ini bukan hanya bersifat individual.

Penelusuran ini kami lakukan sepanjang Maret-Juli 2020 terkait deportasi massal buruh migran Indonesia di Sabah, Malaysia. Lebih dari 900 buruh migran merupakan penyintas siksaan di  Pusat Tahanan Sementara (PTS) di Sabah yang ditahan untuk menunggu proses administrasi deportasi antara lain sejak Desember 2019, karena tidak memiliki dokumen.

Dengan keterbatasan ruang gerak dan akses terhadap para korban penahanan di PTS, kami berusaha mengumpulkan informasi dan berkomunikasi dengan beberapa pihak, termasuk Konsulat Republik Indonesia (KRI) di Tawau dan beberapa pemerintah daerah. Penelusuran ke lapangan baru dapat dilakukan sepanjang Juni-Juli 2020, saat para korban tersebut dideportasi melalui pelabuhan Parepare di Sulawesi Selatan.

Kami bertemu dan mewancarai 33 deportan, terdiri dari 17 laki-laki, 15 perempuan, dan 1 anak, yang berasal dari Sulawesi, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Kami juga bertemu dengan lima deportan anak yang berusia antara 9 bulan hingga 4 tahun. Mereka mengalami penangkapan, penahanan, menjalani hukuman di penjara, penyiksaan di PTS, kemudian dideportasi ke Indonesia.

Dari para korban tersebut kami mengumpulkan kesaksian-kesaksian langsung dari mereka, dan menemukan suatu pola yang menunjukkan bahwa praktik penyiksaan dan penghukuman atau perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan di dalam PTS telah berlangsung secara massal dan sistematis.

Lamanya masa tahanan di PTS disebabkan oleh prosedur administrasi deportasi yang rumit dan tidak efesien, baik dari sisi Sabah maupun Indonesia, dan juga diperparah oleh kebijakan pemerintah Indonesia untuk menunda proses deportasi, khususnya oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan alasan tidak memiliki dana melaksanakan prosedur penanganan Covid-19 untuk menghindari penyebarannya saat menerima para deportan di wilayah perbatasan di Pulau Nunukan.

Penelusuran kami menunjukkan adanya pelanggaran hak-hak dasar buruh migran karena mereka harus mendekam di pusat tahanan yang kejam dalam waktu yang lebih lama. Kebijakan penundaan pemulangan telah mengakibatkan para buruh migran yang ditahan tersebut, yang sebagian adalah perempuan, anak-anak dan usia lanjut, mengalami siksaan lebih lama, padahal sudah menjalani hukuman penjara sebelumnya. sehingga secara hukum telah bebas.

Penelusuran ini menemukan persoalan-persoalan yang muncul di dua wilayah, yaitu di Sabah, Malaysia dan di Indonesia.

Di Sabah, Malaysia, temuan kunci kami ialah: (1) kondisi dan perlakuan terhadap para deportan di Pusat Tahanan Sementara (PTS) tidak manusiawi; (2) penahanan berkepanjangan yang telah menyebabkan perampasan kebebasan tanpa alasan terhadap ribuan deporrtan (tahanan keimigrasian); (3) PTS menjadi institusi penyiksaan yang terjadi bertahun-tahun. (4) Situasi yang tidak manusiawi tersebut juga dialami oleh perempuan dan anak, termasuk perempuan hamil, sehingga menghasilkan dampak yang berlapis

Para deportan menyampaikan kepada kami bahwa:

“Kami diperlakukan seperti binatang. Setelah hukuman penjara selesai dan saat menunggu proses deportasi di PTS, malah kami diperlakukan seperti hewan. Pokoknya di Rumah Merah (PTS) itu seperti neraka. Kebanyakan kami di PTS mengalami segala macam penyakit.” (XYZ, deportan asal Adonara, NTT)

“Setiap jam 6 pagi kami harus bangun. Ketua blok akan berteriak menyuruh kami segera berbaris dan berhitung. Satu baris masing-masing 10 orang. Kita harus mengucapkan selamat pagi cikgu (guru), lalu penjaganya akan bilang: ‘tangan di belakang, kepala menunduk!’ Siapa yang melakukan kesalahan akan dipukul dan ditendang. Setiap dipukul kita harus bilang ‘terima kasih cikgu’. Kalau tidak kita akan terus dipukul. Jadi kami diperlakukan benar-benar seperti binatang. Kami harus panggil para petugas sebagai cikgu, kalu tidak habis lah kami dipukuli.” (ABC, deportan asal Lembata, NTT).

“Di PTS hampir semua kena gatal-gatal dan penyakit kulit. Airnya kotor dan bau. Itu pun tidak lancar, sering kali kami tidak mandi tiga hari. Makanan yang diberikan sering masih mentah, daging ayam yang masih ada darahnya, nasi yang masih mentah atau basi, sayur kadang belum masak. Pernah kami tidak diberi makan sampai sore hari.” (KLN, deportan perempuan asal Pinrang, Sulawesi Selatan).

“Saya ingin mandi sekali tapi air di kamar mandi jarang sekali keluar. Sering kali air tidak ada sampai tiga hari. Kami biasanya harus menabung air di dalam botol air mineral. Kalau mau mandi sering harus diundi untuk mendapat giliran. Itu pun dijatah hanya dua botol air mineral (hanya 2-liter air).” (DDHK, deportan anak usia 10 tahun asal Ende, NTT).

Para deportan yang ditahan di PTS juga mengalami perlakuan kekerasan, pemerasan, perampasan atas benda milik pribadi, pelanggaran hak atas kesehatan, hak untuk diproses hukum secara adil, dan eksploitasi terhadap deportan anak. Kondisi dan fasilitas PTS yang tidak layak hingga mengakibatkan mayoritas buruh migran yang ditahan, termasuk perempuan, anak-anak, dan usia lanjut menderita berbagai penyakit dan kesehatan mental.

Fasilitas di PTS tidak memperhatikan kebutuhan khusus kelompok rentan (perempuan, perempuan hamil, anak, dan usia lanjut). Salah satu kesaksian deportan perempuan menyebutkan:

“Selama saya di PTS antara Februari-Juni 2020, di blok yang saya tempati saya melihat ada tiga perempuan yang melahirkan di sana. Saya pernah melihat bayi yang dilahirkan dengan selamat di PTS tanpa bantuan petugas apalagi dokter atau perawat. Kecil sekali bayinya, pasti karena kurang gizi.” (GWS, deportan perempuan asal Flores, NTT).

Sementara di Indonesia, temuan kunci penelusuran kami ialah: (1) proses deportasi dan koordinasi lintas instansi pemerintah Indonesia berjalan kacau; (2) munculnya masalah-masalah serius akibat tidak adanya persiapan pemerintah mengantisipasi deportasi bergelombang.

Masalah tersebut antara lain: (a) tidak tersedia fasilitas pengobatan di tempat penampungan BP3TKI di Makassar, padahal banyak deportan yang mengalami sakit; (b) tidak tersedia layanan penanganan kesehatan mental di tempat penampungan BP3TKI di Makassar, padahal banyak penyintas yang mengalami depresi dan trauma; (c) tempat penampungan BP3TKI (Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) di Makassar melampaui kapasitas, tidak memadai untuk menampung deportan dalam jumlah besar; (d) tidak tersedia fasilitas untuk anak-anak dan deportan berkebutuhan khusus di tempat penampungan BP3TKI di Makassar.

Akar dari masalah-masalah ini adalah kegagalan pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, dalam melihat situasi para deportan yg merupakan penyintas penyiksaan dan orang yang menderita sakit akibat siksaan.

Berbeda dengan posisi pemerintah Indonesia yang melihat fakta kekerasan di Sabah tersebut sebagai kasus-kasus individu semata, temuan kami justru menunjukkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di PTS Sabah yang terjadi secara sistematis terhadap ribuan buruh migran yang selama bertahun-tahun. Impunitas para pelaku pelanggaran hak asasi manusia ini, baik di Sabah maupun di Indonesia, juga terjadi sejak lama dan harus segera diakhiri.

Untuk itu, kami mengutuk keras segala bentuk kekerasan, penyiksaan dan bentuk-bentuk penghukuman kejam lainnya yang telah berlangsung sistematis dan massal di PTS Sabah, yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Kami juga mendesak pemerintah Sabah, Malaysia dan Indonesia untuk melakukan reformasi dan upaya sistematis agar kekerasan dan penyiksaan terhadap buruh migran di Sabah segera dihentikan.

Secara khusus, kami mendesak pemerintah Malaysia untuk:

1)      Melakukan upaya sistematis untuk menghentikan dan mencegah penyiksaan massal dan perlakuan kejam lainnya oleh negara di PTS;

2)      Memastikan adanya akses rutin bagi lembaga-lembaga HAM terpercaya untuk mekanisme pengawasan terhadap PTS;

3)      Menyederhanakan prosedur administrasi deportasi, dan membuatnya lebih efesien untuk menghindari penahanan yang berkepanjangan;

4)      Menjalankan serangkaian penyelidikan terhadap pelaku kekerasan di PTS dan menghukum pelaku penyiksaan, untuk menghentikan praktik impunitas selama ini;

5)      Mereformasi sistem hukum untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh buruh migran yang bekerja di Malaysia, serta menghentikan kriminalisasi buruh migran tidak berdokumen.

Sedangkan kepada pemerintah Indonesia, kami mendesak agar:

1)      Menyederhanakan prosedur administrasi deportasi, dan membuatnya lebih efisien untuk menghindari penahanan berkepanjangan di PTS;

2)      Memberikan perlindungan terhadap seluruh buruh migran yang terdampak pandemi covid-19, termasuk di dalamnya kebutuhan pemulangan/deportasi yang manusiawi serta beorientasi pada pemenuhan dan perlindungan hak buruh migran;

3)      Menyediakan fasilitas perlindungan di wilayah transit atau di pintu masuk di perbatasan bagi para deportan;

4)      Memahami dan memperlakukan para deportan sebagai penyintas penyiksaan dan perlakuan kasar, dengan melihat dan memenuhi kebutuhan pengobatan, perlindungan, maupun pemulihan psiko sosial dan rehabilitasi dari tekanan mental; termasuk kebutuhan spesifik bagi perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling terdampak;

5)      Tidak menganggap wajar atau membenarkan praktik penyiksaan yang sistematis di PTS di Sabah atas dasar hukum Malaysia dan diplomasi politik tidak campur tangan.

Jakarta, 5 Agustus 2020

·         Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

·         Koalisi Buruh Migran Berdaulat

 

Narahubung:

Musdalifah Jamal

Koordinator Koalisi Buruh Migran Berdaulat

Telepon: +6285299615000

 

Tentang Koalisi Buruh Migran Berdaulat:

Koalisi Buruh Migran Berdaulat merupakan gerakan masyarakat sipil yang menaruh perhatian pada isu-isu pemenuhan dan perlindungan hak buruh migran Indonesia. Koalisi ini pada awalnya terbentuk sebagai respon atas berbagai kondisi yang dihadapi oleh buruh migran Indonesia dalam situasi Pandemik Covid-19.


Video siaran pers

Precarious Working Conditions on Plantation Owned by Belgian Company SIPEF

  • 0


After years of working for the palm oil plantation PT. Agro Kati Lama (AKL), Andi (36 years) was suddenly dismissed by the company management in December last year.
When he was recruited, Andi worked as a daily casual worker (Buruh Harian Lepas/BHL), a work status that means he gets paid daily based on the number of days he would work, until November 2017. Later, Andi was promoted to become a contractual harvest worker (buruh kontrak) with a one year of contract—with another year of contract extension—until November 2019. In August 2019, Andi was transferred to become a supervisor of a road construction project.
Without notice from the company, Andi along with around 200 other harvest workers were suddenly demoted from being contract workers to daily casual workers or ‘buruh harian lepas’ (BHL). The employment relationship between the workers and PT AKL was also transferred to the CV Terang Jaya, a labor outsourcing agency. Initially the company said that his employment as a casual worker was temporary and only valid for one month from November to December 2019.
However, Andi was not reemployed or reappointed as a contract worker after his contract ended. "I have come to the management office twice to clarify my employment status. The company said that I was no longer employed, either as a harvester or as a BHL. The company argues there is no more work for me," said Andi.
Andi is not alone. The majority of PT. AKL workers are in precarious working conditions. During December 2017 to October 2019, an investigation into the working conditions on PT. Agro Kati Lama, a subsidiary of SIPEF group, a transnational company from Belgium, found that PT. AKL have allegedly committed serious violations of human rights by employing workers in precarious conditions.[1]

Kondisi Kerja Rentan di Perkebunan Milik Anak Perusahaan SIPEF asal Belgia

  • 0
Setelah bertahun-tahun bekerja untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Agro Kati Lama (AKL), Andi (36 tahun) tiba-tiba diberhentikan oleh manajemen perusahaan pada Desember tahun lalu.
Pada awalnya, Andi bekerja sebagai buruh harian lepas (BHL) hingga November 2017. Kemudian, Andi dipekerjakan sebagai pemanen dengan status sebagai pekerja kontrak selama dua tahun—dengan dua kali perpanjangan kontrak tahunan—hingga November 2019. Pada Agustus 2019, Andi sempat dimutasi dari sebagai pemanen menjadi pekerja supervisor pemasangan koral untuk konstruksi jalan.
Tanpa pemberitahuan dari perusahaan, Andi beserta sekitar 200 pekerja pemanen lainnya tiba-tiba kembali bekerja sebagai BHL. Hubungan kerja sebagai BHL juga dialihkan kepada yayasan outsourcing CV Terang Jaya. Awalnya perusahaan mengatakan, status BHL itu hanya berlaku selama satu bulan antara November-Desember 2019.
Namun, Andi ternyata tidak dipekerjakan maupun diangkat kembali sebagai pekerja kontrak sejak Desember tahun lalu hingga saat ini. “Saya telah dua kali mendatangi kantor manajemen untuk menanyakan kejelasan status dan hubungan kerja. Manajer PT. AKL mengatakan bahwa saya tidak lagi dipekerjakan, baik sebagai pemanen maupun sebagai BHL. Perusahaan beralasan belum ada lagi pekerjaan untuk saya,” kata Andi.
Andi tidak sendiri. Mayoritas pekerja kebun PT. AKL berada pada kondisi kerja yang amat rentan. Sepanjang Desember 2017 hingga Oktober 2019, investigasi yang dilakukan menemukan kondisi kerja yang buruk di perkebunan milik PT. Agro Kati Lama, anak perusahaan SIPEF asal Belgia.[1]
Berdasarkan hasil investigasi tersebut, PT. AKL diduga melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia dengan mempekerjakan buruh pada kondisi yang buruk dan tanpa jaminan.

Solidarity Report: Plantation workers on strike! Demanding rights at workplace

  • 0
Plantation workers went on strike demanding rights at the workplace

On last Tuesday, (21/07), workers members of FPBM-KASBI union in the palm oil plantation owned by PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations (PT. NIKP) went on strike. The company, which its plantation located in Mukti Jaya village in East Kutai regency, West Kalimantan province, is accussed of not fulfilling workers’ rights, which as following:

Laporan Solidaritas: Buruh kebun sawit PT. NIKP mogok kerja menuntut pemenuhan hak

Buruh kebun sawit PT. NIKP melakukan aksi pemogokan menuntut pemenuhan hak oleh perusahaan (21/07). Foto: KASBI

Selasa yang lalu (21/07), buruh anggota serikat FPBM-KASBI di perkebunan sawit milik PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations (PT. NIKP) melakukan pemogokan kerja. Perkebunan yang berlokasi di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur itu dituntut atas pelanggaran pemenuhan hak buruh, antara lain

Thousands of workers and students in Indonesia stage rally against the Omnibus Law Draft Bill

  • 0


An alliance of trade unions and other social movements, Labor with the People Movement (Gebrak) held a rally last Thursday, July 16th to urge the lawmakers to cancel the Omnibus Law draft bill currently under deliberation. The lawmakers are deemed to pass on the widely-rejected draft bill amidst the Covid-19 outbreak.
The Gebrak alliance organized the protest action in several major cities in Indonesia. The protesters decided to organize the rally despite being aware of the infection risk. “The government and the lawmakers keep insisting to pass on the bill. With this, working people are forced to risking their life to protest the Omnibus Law. Both are taking advantage of the situation where most people are facing hardship,” said GEBRAK’s spokesperson Ilhamsyah.

Cabut RUU Omnibuslaw, Ribuan Buruh Dan Mahasiswa Kepung DPR

  • 0

 

Meski di tengah pandemi COVID-19, Gerakan Buruh bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi unjuk rasa serentak mendesak Dewan Perwakilan Rakyat mencabut omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja pada kamis 16 Juli 2020. Gabungan berbagai organisasi gerakan rakyat ini menganggap DPR mengambil kesempatan di tengah ancaman COVID-19 untuk meloloskan beleid kontroversial tersebut.
Gerakan Buruh bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi serentak di berbagai kota di Indonesia untuk menolak omnibus law RUU Cipta Kerja. Aksi dilakukan meski rakyat sadar berkegiatan di tempat publik beresiko terpapar COVID-19. “Kengototan pemerintah dan DPR memaksa rakyat mempertaruhkan nyawa untuk melawan omnibus law. Keduanya mencuri kesempatan dalam kesulitan rakyat,” kata Juru Bicara GEBRAK Ilhamsyah.