Pernyataan Sikap Aliansi Buruh Kebun Sawit Kalimantan Barat Atas Kebijakan No Deforestasion, No Peat , No Exploitation (NDPE)

  • 0

Kondisi Buruh perkebunan sawit di Indonesia jauh di dari kata sejahtera. Hal ini dapat di lihat berbagai media dan juga hasil temuan kawan-kawan serikat buruh, di mana banyak terdapat kasus-kasus buruh perkebunan sawit, baik itu buruh perkebunan sawit milik swasta juga BUMN.

Kalbar yang menjadi salah satu provinsi dengan luas ijin perusahaan perkebunan sawit terluas nomor 3 di Indonesia. Kondisi buruh perkebunan sawit sangat memperhatikan. Kasus-demi kasus, seperti upah yang rendah, beban kerja yang tinggi, intimidasi (PHK dan Kriminalisasi) oleh manajemen sampai kasus buruh meninggal di sebabkan keracunan pestisida pun telah terjadi.

Kasus-kasus yang terjadi tidak menjadi perhatian serius pemerintah daerah apa lagi pusat, begitu juga perusahaan-perusahaan perkebunan sawit yang mengabaikan hak-hak Kesehatan Buruh perkebunan sawit (data kasus terlampir).

Masalah yang di hadapi buruh perkebunan sawit dihadapi buruh dengan perjuangan sendiri, tidak menjadi satu kesatuan di mana kasus yang di hadapi buruh perkebunan sawit hampir di semua perusahaan perkebunan sawit memiliki kasus yang sama, namun perjuangan di lakukan sendiri-sendiri oleh buruh dan atau serikat buruh.

Undang-Undangan dan peraturan yang di buat oleh pemerintah pun belum menyentuh keadaan buruh perkebunan sawit. Faktanya buruh perkebunan sawit memiliki karakter yang berbeda dengan buruh manufaktur. Kebijakan pemerintah seperti inpres moratorium hanya bicara pada aspek perijinan belaka tanpa menyentuh  kondisi buruh perkebunan sawit. Buruh perkebunan sawit, hanya menjadi tameng perang jika ada tuntutan dari internasional, perkebunan sawit harus memperhatikan aspek lingkungan.

Penyetopan pembelian CPO oleh Eropa, buruh di jadikan garda terdepan dengan mengatakan bahwa aspek hutan penting namun ribuan buruh bahkan jutaan buruh akan terancam kehilangan pekerjaan. Jargon-jargon ini menyebabkan sebagian pihak menganggap bahwa buruh perkebunan sawit anti terhadap kerusakan lingkungan, hutan dll.

Fakta di lapangan kerusakan lingkungan juga berdampak pada produktivitas kerja buruh, justru buruh bekerja dalam kondisi lingkungan yang tidak sehat. Air bersih susah di dapat, tetap panen Buah sawit meskipun kondisi lahan banjir, kebakaran hutan dan asap buruh pun tetap kerja. Artinya tidak benar buruh anti terhadap kerusakan lingkungan. \

Selain itu sangat terbatas CSO / NGO yang mengadvokasi Buruh perkebunan sawit, walau kita tahu minyak goreng, mentega, es krim dan barang-barang kebutuhan rumah tangga berasal dari tenaga yang di keluarkan oleh buruh perkebunan sawit.

Berangkat dari penjelasan di atas, beberapa serikat buruh kebun sawit dan buruh kebun sawit yang belum berserikat serta tokoh-tokoh adat, aktivis yang selama ini bekerja  pada isu sosial dan lingkungan melakukan pertemuan dengan membahas banyak masalah di buruh perkebunan sawit, yang kemudian sepakat membentuk Aliansi Bersama dengan nama Aliansi Buruh Kebun Sawit Kalimantan Barat (ABKSKALBAR).

Pembentukan berdasarkan musyawarah yang alot dan kerja karena membicarakan nasib ke depan Buruh perkebunan sawit khususnya yang ada di Kalimantan Barat. Aliansi ini dibentuk pada tanggal 31 Oktober 2020 di Kabupaten Ketapang.

Isu perubahan iklim terus bergema bukan tanpa alasan, masalah perubahan iklim menjadi perhatian serius. Perubahan iklim tidak saja merujuk kepada meningkatnya suhu permukaan bumi, tetapi juga menurunnya suhu permukaan bumi. Saat ini perubahan iklim pada kenaikan suhu permukaan bumi atau yang disebut pemanasan Global.

Perubahan iklim dan pemanasan global memberikan dampak negatif yang sangat serius bagi ekosistem. Perubahan iklim juga menambah deretan permasalahan tentang keberlangsungan lingkungan hidup dan kehidupan manusia yang semakin terancam.

Hal ini di antaranya seperti gelombang panas ekstrem yang mengakibatkan kebakaran lahan dan hutan maupun kekeringan yang amat sangat. Gelombang panas ini secara kesehatan memicu penyakit gangguan pernafasan dan wabah penyakit lainnya akibat ketidakseimbangan ekosistem termasuk gangguan resapan air dan banjir besar.

Orang yang hidup dalam kemiskinan akan menjadi yang paling terdampak oleh lonjakan perubahan iklim global terutama dalam hal kesehatan. ( https://lingkunganhidup.co)

 

Penyebab pemanasan Global

Eksploitasi minyak dan gas bumi untuk kebutuhan bahan bakar mesin-mesin pelepas CO2 adalah penyebab utama rusaknya lapisan ozon. Selain itu diketahui bahwa eksploitasi batu bara juga berdampak pada pemanasan global.

Kemudian Laju ekspansi perkebunan sawit menjadi penyebab pemanasan global lainnya yang semakin akut. Alasan ini bukan tanpa sebab, pembangunan perkebunan sawit skala besar membutuhkan lahan yang luas. Khusus di Indonesia pembangunan perkebunan sawit menggusur hutan, membuka gambut dan membakar (sejak zaman kolonial).

Penggusuran hutan, pembukaan lahan gambut dan praktik bakar secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan suhu bumi atau pemanasan global. Sebagai paru-paru dunia, Indonesia mendapat perhatian serius dari internasional karena masifnya laju ekspansi perkebunan sawit yang sudah mencapai 16,4 juta Ha.

Deforestasi yang terus berlanjut menimbulkan tekanan dari internasional terutama negara-negara Uni Eropa, Amerika dan negara-negara yang memiliki kebijakan dan perhatian serius atas perubahan iklim meminta Indonesia untuk memperhatikan aspek lingkungan dan manusia.

 

Jawaban atas tekanan

Tekanan untuk menghentikan pembukaan hutan dan lahan gambut untuk perkebunan sawit skala besar dijawab pemerintah dengan berbagai kebijakan, mulai dengan moratorium (penundaan) pemberian izin baru dan penyempurnaan kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Namun kebijakan tersebut disangsikan efektivitasnya melihat masih banyaknya pembukaan hutan dan lahan gambut untuk perkebunan sawit yang terjadi.

Selain pemerintah, perusahaan-perusahaan besar perkebunan sawit juga melihat adanya kepentingan pasar dan tanggung jawab perusahaan untuk menekan pemanasan global. Sehingga pada tahun 2015 WILMAR menjadi pelopor pembuatan kebijakan soal stop gusur hutan, stop tanam sawit di gambut dan stop pelanggaran HAM, yang dikenal dengan kebijakan No Deforestation, No Peat and No Exploitation (NDPE).

Kebijakan ini awalnya diberlakukan pada anak perusahaan Wilmar dan juga rantai pemasok Wilmar. Dan sejak tahun 2015 sudah banyak perusahaan-perusahaan yang mengikuti langkah tersebut menerapkan kebijakan NDPE, bahkan diadopsi oleh berbagai Buyer, Brand dan bank internasional. 5 tahun setelah digagas, kebijakan NDPE masih menghadapi banyak tantangan dalam pelaksanaannya, termasuk juga penolakan dari pihak perusahaan perkebunan sawit.

Berdasarkan uraian di atas Aliansi Buruh Kebun Sawit Kalimantan Barat:

1.      Mendukung kebijakan NDPE, karena perubahan iklim sangat berdampak pada buruh perkebunan sawit dan masyarakat sekitar konsesi berupa banjir dan iklim ekstrem panas yang kemudian berisiko kebakaran lahan gambut terbuka. Dampak dari kondisi ini dirasakan oleh buruh kebun yang bekerja pada kerja-kerja produksi buruh dan kondisi kesehatan buruh. Ditambah lagi banyak perusahaan-perusahaan yang belum memiliki standar pelayanan kesehatan yang baik bagi buruh kebun sawit, apa lagi penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

2.      Mendesak perusahaan Wilmar, Sinarmas, Frist Resources, Musimas, FGV, Bumitama Gunajaya Agro, Cargill dan perusahaan perkebunan sawit lainnya untuk menjalankan kebijakan NDPE secara serius dan konsisten, supaya memperlakukan kebijakan ini tidak hanya pada pihak perusahaan penyuplai/ pemasok saja namun juga kepada anak-anak perusahaan baik anak perusahaan langsung atau juga anak perusahaan tidak langsung (pemisahan induk manajemen). Kemudian memastikan perusahaan-perusahaan penyuplai yang belum memiliki kebijakan untuk memiliki dan menerapkan kebijakan NDPE

3.      Buyer dan Brand harus memastikan bahwa perusahaan-perusahaan pemasok telah menerapkan kebijakan NDPE dengan melakukan pemantauan langsung dan melibatkan pihak independen. Dalam hal ditemukan bahwa perusahaan-perusahaan pemasok tidak menerapkan kebijakan NDPE secara sungguh-sungguh supaya ditindak tegas melalui tindakan perbaikan ataupun jika berhasil supaya memutuskan hubungan kemitraan/ pemutusan pembelian.

4.      Perusahaan-perusahaan yang telah memiliki dan menerapkan kebijakan NDPE memiliki kewajiban untuk melakukan perbaikan akibat dari pembukaan perkebunan, terutama perbaikan atas kondisi sosial masyarakat (Konflik agraria, bagi hasil mitra plasma) dan lingkungan di area konsesi dan sekitar konsesi, bukannya jauh di luar konsesi apa lagi berbeda kabupaten / provinsi yang kemudian diklaim telah melakukan perbaikan.

5.      Melakukan perbaikan kondisi buruh perkebunan sawit yang saat ini tereksploitasi beban kerja yang tinggi sementara upah tidak sesuai dengan hidup layak atau tidak sesuai dengan UMP, K3 yang tidak di jalankan, status kerja buruh yang tidak jelas, intimidasi ketika buruh berserikat, kriminalisasi terhadap buruh, fasilitas kerja yang minim, dll.

6.      Mendesak kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan regulasi khusus untuk melindungi buruh perkebunan sawit. Buruh perkebunan sawit dengan berbagai macam pekerjaannya sangat berbeda dari buruh industri/ manufaktur, sehingga perlu regulasi sendiri untuk buruh perkebunan sawit. UU NO 11 tahun 2020 (Undang-undang Cipta Kerja) bukan solusi dari kondisi objektif buruh perkebunan sawit.

Kebijakan NDPE ini jika dijalankan secara baik dan konsisten akan memberikan dampak baik terhadap ekonomi, lingkungan dan perlindungan hak kepada rakyat, negara dan perusahaan (investasi). Sehingga mampu menjawab tantangan atau tekanan internasional yang selama ini terjadi, yang berimbas pada buruh dan masyarakat yang akan mengalami eksploitasi.

Kami dari Aliasi Buruh Kebun Sawit Kalimantan Barat akan melakukan pengawasan berjalannya kebijakan NDPE ini dan bersedia bekerja  sama dengan pemerintah, perusahaan dan pihak mana pun, yang terpenting tidak melanggar prinsip-prinsip dalam organisasi demi perbaikan bersama

No

Temuan Masalah

1

Pengupahan

1.1.  Tidak transparan dalam perhitungan upah bagi buruh panen

1.2.   Tidak diberikannya upah buruh sesuai dengan ketentuan upah minimum

1.3.  Tidak diberikan slip gaji kepada buruh

1.4.  Komponen dalam slip gaji tidak memuat nama perusahaan

1.5.  Potongan upah buruh panen yang terlalu besar

2

Kebebasan Berserikat

2.1 Tidak ada pengakuan dari perusahaan bagi serikat buruh independen

2.2. Intimidasi terhadap pimpinan serikat dan anggotanya

2.3. Mutasi sepihak yang dilakukan perusahaan kepada pimpinan serikat buruh

3

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

3.1. Tidak diberikan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan bagian kerja

3.2. Minim Pemeriksaan kesehatan secara berkala

3.3. Tidak ada pelatihan tentang pentingnya penggunaan APD kepada buruh

3.4. SOP penggantian APD dan APK tidak disosialisasikan.

3.5. Penggunaan bahan kimia Paraquat dan racun oleh buruh tanpa sosialisasi dan pelatihan

3.6. SOP penanganan kecelakaan kerja tidak sesuai standar dan tidak disosialisasikan

3.7. Tidak tersedianya Rumah Bilas bagi buruh yang bekerja  bersentuhan dengan racun dan

pupuk

4

Tidak ada kepastian status kerja bagi buruh

5

Minimnya fasilitas kesehatan serta fasilitas penunjang lainnya

 

 

Pontianak, 10 November 2020

Firmansyah Jumanto Balasa

Ketua Aliansi Buruh Kebun Sawit Kalbar (ABKS-KALBAR)

 

Nomor Kontak : 081258373124

Email : aliansiburuhkebun.kalbar@gmail.com

Website/Blog : aliansiburuhkebunsawitkalbar.wordpress.com

Facebook : facebook.com/aliansiburuhkebun.kalbar.1

Pelanggaran Hak Dasar Buruh Dalam Rantai Pasok Global Industri Sawit

Buruh kebun PT. Citra Agro Kencana dan keluarganya menempati kantor Disnaker
Siaran Pers Bersama:

Jaringan Solidaritas Transnasional Buruh Kelapa Sawit

Jaringan Solidaritas Transnasional Buruh Kelapa Sawit (TPOLS) mendapatkan laporan dugaan pelanggaran hak dasar perburuhan di perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan laporan dari serikat buruh anggota jaringan, kami menemukan adanya sejumlah kesamaan praktik ketenagakerjaan yang menyalahi standar hak asasi manusia di antara perusahaan transnasional kelapa sawit. Praktik ketenagakerjaan tersebut juga bertentangan dengan kebijakan-kebijakan ‘keberlanjutan’ yang diklaim oleh perusahaan­—yang juga telah memiliki sertifikat RSPO.

Di Musi Rawas, Sumatera Selatan, seorang buruh perempuan bekerja selama bertahun-tahun dengan status harian lepas di kebun milik PT. Agro Kati Lama. Sepanjang tahun itu juga, upahnya paling banyak sebesar Rp. 1.400.000­—UMK Musi Rawas tahun ini sebesar Rp. 3.195.273. Bertahun-tahun lamanya, Ia juga bekerja tanpa hubungan kerja yang pasti, melainkan direkrut melalui pihak ketiga untuk pekerjaan perawatan yang dilakukannya.

Di Kalimantan Timur, buruh kebun PT. Citra Agro Kencana diusir paksa oleh perusahaan dengan tuduhan telah terpapar Covid-19 akibat mengikuti aksi unjuk rasa di Samarinda—sekalipun tidak ada bukti dan buruh sendiri telah menjalani rapid-test mandiri. Sementara di PT. Kutai Agro Lestari, iuran BPJS yang selama ini memotong upah buruh ternyata tidak disetorkan oleh perusahaan.

Di Kutai Kartanegara, PT. Jaya Mandiri Sukses dan PT. Suryabumi Tunggal Perkasa, dua perkebunan penyuplai buah sawit ke kilang Bangkirai milik PT. Jaya Mandiri Sukses, membayar buruhnya di bawah ketentuan upah minimum dengan fasilitas perumahan yang amat minim dan tanpa memberikan hak cuti.

Meski buruh di kelima perkebunan di atas bekerja di bawah perusahaan yang berbeda, namun kelimanya bekerja dalam kondisi yang tipikal. Jaringan TPOLS menemukan kesamaan praktik ketenagakerjaan yang diterapkan oleh banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Praktik—yang juga ditemukan di kelima perusahaan­—di antaranya perekrutan pekerja melalui pihak ketiga (broker tenaga kerja, yayasan outsourcing dan sejenisnya. Status pekerja yang direkrut melalui cara ini biasanya berstatus sebagai harian lepas. Hubungan kerjanya, termasuk tanggung jawab pemenuhan hak buruh, dialihkan melalui pihak ketiga. Buruh harian lepas direkrut tanpa perikatan kerja yang jelas dan secara tertulis—beberapa di antaranya ditulis dengan pulpen di atas secarik kertas.

Dalam hal sistem pengupahan, perusahaan perkebunan kelapa sawit umumnya menerapkan upah satuan hasil (piece-rate). Sistem pengupahan ini berlaku untuk semua kategori pekerjaan inti produksi minyak kelapa sawit: mulai dari bagian pembibitan, perawatan, hingga pemanenan. Melalui sistem ini, buruh diupah berdasarkan berapa banyak ton buah kelapa sawit yang dipetik, atau berondolan biji sawit yang dipungut ke dalam karung, berapa luas hektar area yang disemprot herbisida atau ditabur pupuk kimia.

Sistem pengupahan ini membuat buruh mendapatkan upah yang amat rendah dan tidak menentu. “Paling besar saya mendapat gaji sebanyak Rp. 1.600.000. Tapi jarang sekali. Biasanya sekitar Rp. 1.400.000,” kata Endang (35 tahun) buruh perempuan harian lepas di PT. Agro Kati Lama. Upah yang diterima Endang dan ratusan BHL lainnya ini berjumlah kurang dari setengah UMK di Kabupaten Musi Rawas pada 2020 yang berjumlah Rp. 3.195.273.

Untuk mengejar pendapatan yang minimal, sistem pengupahan ini memaksa buruh untuk bekerja dengan keras, cepat dan tidak jarang melibatkan anggota keluargany­a­—termasuk anak, seperti di PT. Kutai Agro Lestari, dan PT. Jaya Mandiri Sukses. Dalam kasus yang kami temukan, perusahaan mengelak atas tuduhan mempekerjakan buruh anak. Namun, pengertian buruh anak tidak melulu berarti seorang anak yang direkrut secara formal oleh perusahaan. Sistem upah satuan hasil, serta target yang terlampau berat melahirkan buruh anak.

Buruh kebun di kelima perkebunan tersebut juga bekerja dengan kondisi kesehatan dan keselamatan yang amat rentan. Pada saat siklus pemupukan tiba, pekerja BHL ditargetkan menghabiskan 500 kg pupuk setiap harinya. Astuti (45 tahun), BHL perempuan bagian perawatan sering mengeluhkan iritasi mata dan kulit yang dialaminya selepas bekerja mengaplikasikan pupuk. “Kalau debu pupuk kena mata dan tangan, itu perih sekali,” kata Astuti. “Mata saya bisa perih selama dua hari akibat iritasi.”

Kerentanan buruh kebun, baik bagian pemanenan maupun perawatan, diperparah dengan minimnya alat pelindung diri (APD) yang efektif. Buruh yang menyemprot racun kimia maupun menabur pupuk kimia umumnya hanya diberikan selembar masker kain­—secara tidak reguler. Buruh di kelima perkebunan sawit juga melaporkan bahwa kebanyakan mereka harus mengeluarkan biaya sendiri untuk melengkapi dirinya dengan APD seadanya.

No

Perusahaan Kebun

Lokasi

Kilang

Perusahaan Induk

Keanggotaan RSPO

Buyer

1

Citra Agro Kencana

Kalimantan Timur

Ketapang Agro Lestari

First Resources

1-0047-08-000-00

Nestle

Keluhan pekerja: 1) pemutusan hubungan kerja sepihak dan pengusiran paksa, 2) tidak ada cuti haid dan melahirkan, 3) keterlambatan pembayaran upah, 4) sistem perekrutan melalui pihak ketiga untuk pekerjaan inti, 5) sistem kerja target dengan beban terlampau berat, 6) dugaan pemberangusan serikat

 

2

Jaya Mandiri Sukses

Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

Bangkirai Mill PT. Jaya Mandiri Sukses

Eagle High Plantation

1-0048-08-000-00

Nestle

3

Suryabumi Tunggal Perkasa

Kutai Kartanegara,  Kalimantan Timur

Nestle

Keluhan pekerja: 1) Pembayaran THR dengan dicicil, meski aktivitas produksi tidak terganggu Covid-19, 2) fasilitas perumahan buruk, 3) pembayaran upah di bawah ketentuan upah minimum, 3) status hubungan kerja dialihdayakan melalui pihak ketiga, 4) keterlibatan buruh anak, 5) perlindungan dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang buruk, 6) tidak ada hak cuti berbayar, 7) alat kerja tidak disediakan perusahaan

 

4

Kutai Agro Lestari

Kalimantan Timur

PT. Kutai Agro Lestari

CT Agro Kaltim

n/a

Nestle

Keluhan pekerja: 1) Pembayaran upah di bawah UMK, 2) penggelapan iuran BPJS yang telah memotong upah, 3) tidak ada hak cuti dibayar, 4) pembayaran THR dengan dicicil, 5) fasilitas perumahan buruk, 6) status buruh kontrak dan kasual selama bertahun-tahun tanpa pengangkatan, 7) perlindungan dan jaminan kesehatan keselamatan kerja yang buruk dan tanpa penyediaan Alat Pelindung Diri yang efektif, 8) keterlibatan buruh anak, 9) pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon

 

5

Agro Kati Lama

Musi Rawas, Sumatera Selatan

PT. Dendymarker Indah Lestari

SIPEF Group

1-0021-05-000-00

Nestle

PT. Sawit Mas Sejahtera

Golden Agri Resources

1-0096-11-000-00

Nestle

Keluhan pekerja: 1) perekrutan pekerja dan pengalihan pemenuhan hak buruh melalui pihak ketiga, 2) perlindungan dan jaminan kesehatan keselamatan kerja yang buruk dan tanpa penyediaan Alat Pelindung Diri yang efektif, 3) Pembayaran upah di bawah UMK, 4) tidak ada hak cuti dibayar, 5) status buruh kontrak dan kasual selama bertahun-tahun tanpa pengangkatan

 

Paling tidak sejak 5 tahun terakhir, berbagai laporan investigasi maupun penelitian telah mengungkap sejumlah bentuk eksploitasi perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap pekerja. Dari Medan hingga Boven Digoel, dan dari Sumatera Selatan hingga Sulawesi Tengah, perusahaan transnasional kelapa sawit yang mengklaim menjalankan bisnis secara berkelanjutan nyatanya melakukan sejumlah tindakan pelanggaran hak asasi manusia.

Seperti halnya laporan investigasi oleh Associated Press yang belum lama rilis, TPOLS juga menemukan keterhubungan apa yang terjadi di perkebunan sawit di Sumatera Selatan dan Kalimatan Timur dengan rantai pasok global. Perkebunan kelapa sawit yang dipersoalkan dalam konteks ini merupakan bagian dari perusahaan transnasional yang beroperasi secara lintas benua. Perusahaan-perusahaan ini juga beroperasi di berbagai wilayah di Indonesia.

Pada penelusuran lebih jauh, TPOLS juga menemukan kelima perkebunan di atas memasok buah yang telah diproses di kilang pengolahan ke Nestle sebagai pihak Buyer. Dalam Nestlé supply chain disclosure: palm oil (April 2020), perusahaan yang mengurus penjualan dan pembelian minyak sawit kepada Nestle dari kelima perusahaan perkebunan, di antaranya seperti 1) Archers Daniels Midland, 2) Bunge Loders Croklaan, 3) Cargill, 4) Wilmar, 5) Fuji Oil, 6) Gemini Edibles & Fats, 7) LDC India, 8) Oleo Fats, dan 9) City Golden Hope.

Hasil penelusuran rantai pasok global di atas menunjukkan bahwa kondisi kerja di tingkat hulu produksi berada di bawah tanggung jawab sepenuhnya perusahaan yang ada di atasnya, termasuk Induk Perusahaan dan Pihak Pembeli. SIPEF misalnya, mengklaim memiliki kebijakan ‘Responsible Plantation Policy’ yang memuat kebijakan tentang kesehatan dan keselamatan kerja serta hak asasi manusia. Nestle, di pihak lain juga telah mengadopsi kebijakan No. Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE).

Temuan adanya dugaan pelanggaran hak dasar perburuhan yang dilaporkan oleh anggota jaringan TPOLS memberikan indikasi tidak efektifnya kebijakan-kebijakan ‘keberlanjutan’ yang diklaim dan dipromosikan oleh industri sawit global. Fakta ini juga di saat yang bersamaan menunjukkan lemahnya pengawasan pihak Pemerintah Indonesia dalam memastikan tanggung jawab perusahaan memenuhi hak dasar buruhnya.

Untuk itu, kami menuntut agar pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit, induk perusahaan dan Pihak Pembeli untuk:

1)      Melakukan perbaikan kondisi kerja, terutama terkait status hubungan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, serta upah dan hak dasar buruh sesuai dengan standar hak kerja layak dan bermartabat

2)      Melakukan verifikasi independen atas temuan pelanggaran hak buruh dengan pihak ketiga yang kompeten dan kredibel di bidang ketenagakerjaan dan hak asasi manusia. Serikat independen, dalam hal ini, SBSS dab SPN dan buruh harus terlibat dan diwawancara langsung oleh pelaku verifikasi tanpa kehadiran pihak perusahaan dan dengan jaminan tidak akan ada tindakan balasan dalam bentuk apa pun dan kerahasiaan identitas buruh.

3)      Mempublikasikan rencana tindakan korektif atas dugaan pelanggaran hak yang kami temukan dengan rencana dan implementasi dengan target terukur

4)      Mengangkat semua pekerja harian lepas dan pekerja kontrak maupun alih-daya (outsourcing) menjadi pekerja tetap/ permanen (PKWTT/ SKU), terutama buruh perempuan.

5)      Memastikan bahwa kebijakan perusahaan inti diterapkan dan dipantau pada seluruh rantai pasok. Perusahaan induk harus lebih menaruh perhatian pada basis pemasok yang berisiko tinggi melanggar hak-hak buruh.

Untuk pihak Pemerintah Indonesia agar

1)      Melakukan pengawasan dan investigasi secara efektif dan menyeluruh dengan partisipasi aktif buruh dan serikat buruh.

2)      Dalam rangka mencapai poin di atas, Pemerintah Indonesia perlu untuk menambah personel dan sumber daya Dinas Tenaga Kerja untuk secara rutin dan efektif memantau kepatuhan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

3)      Menetapkan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran atas hak dasar perburuhan

4)      Memastikan terpenuhinya hak dasar buruh sesuai dengan prinsip kerja dan hidup layak dengan jaminan kepastian kerja.

Jakarta, 20 November 2020

Narahubung

  • SPN Kaltim: Kornelis (+62 813-4814-5654)
  • SBSS: Robiyansih (+62 852-7326-5048)
  • Koordinator TPOLS: Rizal (palmoillabour@gmail.com)
  • Koordinator KBS: Hotler Parsaroan (+62 858-4652-9850

Labour Rights Violation in the Global Supply Chain of the Palm Oil Industry

Citra Agro Kencana plantation workers and their families staying in Disnaker office (09/20)


Joint Press Conference:

Transnational Palm Oil Labour Solidarity Network

The Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS) received reports of alleged violations of basic labour rights in palm oil plantations. Based on reports from the union members, we found there are a number of similarities in employment practices that violate human rights and standards among transnational corporations. Such practice also contradicts with the so-called 'sustainability' policies claimed by the companies—which are the RSPO members.

In Musi Rawas, South Sumatra, Indonesia, one woman has been working as casual workers, responsible in maintaining the palm oil trees for years in a plantation owned by PT. Agro Kati Lama. Her wages were no more than IDR 1.400.000­ (USD—significantly below the Musi Rawas regional statutory minimum wages IDR. 3.195.273. For many years, she worked without a definite employment relationship. Her employment relationship as casual workers was outsourced to the third-party labour recruiter.

In East Kalimantan, workers in PT. Citra Agro Kencana were forcibly expelled by the company. The company accused workers of being to Covid-19 after participating in a demonstration in Samarinda—even though there was no medical evidence, and while workers themselves had undergone an independent rapid-test. Meanwhile, workers in PT. Kutai Agro Lestari found their BPJS contributions (statutory health and employment insurance program), which was deducted from their income, have not been paid by the company.

In Kutai Kartanegara district, PT. Jaya Mandiri Sukses and PT. Suryabumi Tunggal Perkasa, two plantations supplying palm oil fruits to the Bangkirai mill owned by PT. Jaya Mandiri Sukses, pays its workers below the minimum wage with poor housing facilities and without rights to leave.

Although the workers on the five plantations work under different companies, their working conditions are quite typical. The TPOLS network found common employment practices by most of the plantation company.

Such practices include the recruitment of workers through third parties (labour recruiter or outsourcing agency). Most of the workers are recruited under the status of casual workers, where the employment relationship is being outsourced to the third-party, meaning they do not have any official employment relationship with the company. The workers are recruited without a clear and written work agreement—some of which is written with a pen on a piece of paper.

In terms of the wage system, the plantation companies generally apply a piece-rate system. This wage system applies to all categories of core work in palm oil production: from seeds nursery, maintenance, to harvesting. Through this system, workers are paid based on how many tonnages of harvested bunch of palm oil fruits, or how many sacks of loose fruitlets are collected, how many hectares of area have been sprayed with herbicides or applied with chemical fertilizers.

This wage system is the roots of meagre wages. "At most, I earn IDR. 1,600,000 (USD 110) in a month. But that is a rare occasion. Normally, I earn around IDR 1,400,000 (USD 97)," said Endang (35 years), a casual female worker at PT. Agro Kati Lama. Her wages­­—and hundreds of other casual workers—amounted to less than half of the Musi Rawas statutory minimum wages in 2020, which amounted to IDR. 3,195,273 (USD 225)

In order to earn a daily rate of wage, this wage system forces workers to work hard, fast and often involves their family members—including children, such what is occurring in PT. Kutai Agro Lestari and PT. Jaya Mandiri Sukses. In most cases, the company has always argued that it never recruits child labour. However, the definition of child labour does not necessarily mean a child who is formally recruited by a company. The piece-rate wage system, coupled with heavy workload, has given birth the child labour.

Plantation workers in the five companies also work in extremely poor health and safety conditions. When the palm oil tree maintenance cycle turns into fertilization phase, the daily workers (BHL – buruh harian lepas) are targeted to apply 500 kg of fertilizers in a day. Astuti (45 years old), another daily worker, complains about eye and skin irritation whenever she finishes applying fertilizers. “Our eyes and hands feel sore if the fertilizers are exposed to us,” Astuti said. “I had eye sore for two days because of irritation due to fertilizers.”

The vulnerability of plantation workers, both in harvesting and maintenance, is exacerbated by the lack of effective personal protective equipment (PPE). Women maintenance workers who spray toxic herbicides/ pesticides or apply chemical fertilizers are generally only provided with a sheet of cloth mask—on an irregular basis. Workers in the five plantations also reported that most of them had to pay for themselves to equip themselves with the simple PPE.

No

Plantation Company

Location

Palm Oil Mill

Holding Company

RSPO Membership Number

Buyer

1

Citra Agro Kencana

East Kalimantan

Ketapang Agro Lestari

First Resources

1-0047-08-000-00

Nestle

Workers’ complaints: 1) unilateral termination, and forced expulsion, 2) no paid menstrual and parental leave, 3) suspension of wage payment, 4) recruitment mechanism for core production work through third party, 5) piece-rate wage system with heavy workload, 6) alleged union busting

 

2

Jaya Mandiri Sukses

Kutai Kartanegara, East Kalimantan

Bangkirai Mill PT. Jaya Mandiri Sukses

Eagle High Plantation

1-0048-08-000-00

Nestle

3

Suryabumi Tunggal Perkasa

Kutai Kartanegara, East Kalimantan

Nestle

Workers’ complaints: 1) annual religious allowance paid in instalment without workers’ consent, despite the business activity remains normal during Covid-19, 2) poor housing facilities, 3) wages paid below minimum wages, 3) employment relationship outsourced to the third party, 4) child labor, 5) poor health and safety protection, 6) no paid leaves, 7) no provision of working tools

 

4

Kutai Agro Lestari

East Kalimantan

PT. Kutai Agro Lestari

CT Agro Kaltim

n/a

Nestle

Workers’ complaints: 1) wages paid below minimum wages, 2) Embezzlement of BPJS (employment insurance) monthly fee deducted from wages, 3) no paid leaves, 4) annual religious allowance paid in instalment without workers’ consent, 5) poor housing facilities, 6) prolonged casual status without being promoted to become permanent workers, 7) poor health and safety protection without proper and effective PPE 8) child labor, 9) termination without compensation

 

5

Agro Kati Lama

Musi Rawas, Sumsel

PT. Dendymarker Indah Lestari

SIPEF Group

1-0021-05-000-00

Nestle

PT. Sawit Mas Sejahtera

Golden Agri Resources

1-0096-11-000-00

Nestle

Workers’ complaints: 1) employment relationship outsourced to the third party, 2) poor health and safety protection without proper and effective PPE, 3) wages paid below minimum wages, 4) no paid leaves, 5) prolonged casual status without being promoted to become permanent workers

At least in the last 5 years, various investigative reports and research have revealed a number of forms of exploitation of palm oil plantation companies against its workers. From Medan to Boven Digoel, and from South Sumatra to Central Sulawesi, transnational companies that claim to run their business in a ‘sustainable manner’ have, in fact, committed a number of human rights violations.

As indicated in recent investigative reports by the Associated Press, TPOLS also found a connection between what happened in the plantations in South Sumatra and East Kalimantan to the global supply chain of the industry. The plantation companies here are part of a transnational company operating across continents. These companies also operate in various regions in Indonesia.

On further investigation, TPOLS also found that the five plantations above supplied fruit that had been processed to Nestle as the Buyer. In Nestlé's supply chain disclosure: palm oil (April 2020), the company that manages purchase of palm oil to Nestle from five plantation companies, including 1) Archers Daniels Midland, 2) Bunge Loders Croklaan, 3) Cargill, 4) Wilmar , 5) Fuji Oil, 6) Gemini Edibles & Fats, 7) LDC India, 8) Oleo Fats, and 9) City Golden Hope.

If we take the global supply chain into account, then the poor working conditions at the upstream production level are under the full responsibility of the parent company and the buyer. SIPEF Group, for example, claims to have a 'Responsible Plantation Policy' which includes policies on occupational health and safety as well as human rights. Nestle, on the other hand, has also adopted No. Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) policy.

The finding of alleged violations of basic labour rights reported by members of the TPOLS network indicates the ineffectiveness of the 'sustainability' policies claimed and promoted by the global palm oil industry. At the same time, this fact also shows the weakness of supervision on the part of the Indonesian government in ensuring the responsibilities of the companies operating in Indonesia.

We demand the palm oil plantation companies, the parent company and the buyers: 

1)      To improve the working conditions, especially regarding the employment status, occupational health and safety, wages, and other basic rights as stipulated in the Indonesian Labour Law

2)      To conduct an independent grievance verification with the competent and credible third party, especially in the fields of labour and human rights. The independent trade union, in this case, SBSS, and the works should be involved and interviewed directly by the independent team without the presence and intervention by the company, and be ensured that there will be no retaliatory action towards the workers and the independent trade union. The identity of the workers shall be remained confidential.

3)      To publish the corrective action plan regarding the findings about alleged labour rights violations with a measured implementation plan and timeline

4)      To promote all daily/ casual workers, and other contract/ outsourced workers to become permanent workers, especially for the women workers.

5)      To ensure that the core company's policies are implemented and monitored at all levels. SIPEF, as a holding company, should focus more on the supplier bases that are at high risk in violating labour rights.

 For the Government of Indonesia:

1)      To carry out effective and comprehensive supervision and investigation with active participation of workers and labour unions.

2)      In order to achieve the first goal, the Government of Indonesia needs to increase the numbers of personnel of the Manpower Office to routinely and effectively monitor the compliance of plantation companies.

3)      To give sanctions for companies that are proven to have violated basic labour rights

4)      To ensure the fulfilment of basic labour rights in accordance with the principles of work and decent living with job security

Jakarta, 20 November 2020


Contact Person

·         SPN Kaltim: Kornelis (+62 813-4814-5654)

·         SBSS: Robiyansih (+62 852-7326-5048)

·         TPOLS Coordinator: Rizal (palmoillabour@gmail.com)

·         KBS Coordinator: Hotler Parsaroan (+62 858-4652-9850)