People’s Vote of No Confidence in the Indonesian Goverment and Parliament: Stop the Omnibus Law on Job Creation Now

A student group of environmental in Bogor spread a banner to protest the environmental destruction caused by Omnibus Law


FRAKSI RAKYAT INDONESIA (INDONESIAN PEOPLE’S FACTION)


PRESS RELEASE -- Monday, October 5, 2020 


Despite massive opposition by many community groups, the government and parliament have forcefully enacted the Draft Omnibus Bill into law. Even though it is clear every article in the Draft Omnibus Bill demonstrates the state’s neglect for the people’s right to a dignified life and the acceleration of environmental destruction. 


The enactment of the Omnibus Law will prompt a flood of investments with questionable quality. A majority of the investments are cloaked as accelerating national flagship projects under the guise of strategic development that will actually make the people incapable of defending their land of livelihood. 


For example, the national strategic project in the form of developing new international ports and airports, including Kertajati West Java Airport, Jogjakarta International Airport, Kuala Tanjung International Port, Makassar New Port to new tourist destinations like Labuan Bajo which neglects sustainable development and destroy the livelihoods of fishermen and farmers. 


Another example is the National Strategic Project in the form of building energy infrastructure, such as the steam-electric power station in Batang, Cirebon and Indramayu that have also destroyed the lands of farmers and fishermen. 


Instead of thinking about the fate of farmers and fishermen that have lost their source of livelihood, the Job Creation Bill facilitates the greed and corruption of black investors with the help of the oligarchy. The oligarchy is an evil alliance between corporations and government officials/security apparatuses that uses any means necessary to rob the livelihood of the people, with the excuse of acquiring land for “public interest” without any clear indicators to be held responsible. 


The dream of bringing in investments that the Omnibus Bill on Job Creation promises can be assured to not be the savior of the national economy. The Omnibus Bill on Job Creation provides ease in permitting to a group of corporations that are the cronies of government officials and parliament members that will expand corruption. 

OMNIBUS LAW IS NOT CREATED IN THE INTEREST OF THE LITTLE PEOPLE, THEREFORE IT MUST BE STOPPED!

Workers in Serang city staged a demonstration to protest Omnibus Law


Sunday, October 4, 2020 


Joint press release by Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) and Aliansi Gerakan Rakyat Daerah


A coalition of various people’s movement organizations under Gerakan Buruh Bersama Rakyat or GEBRAK (Movement of Workers with the People) and Aliansi-aliansi Daerah (Regional Alliances) are urging a NATIONAL CALL TO ACTION: INDONESIAN PEOPLE’S GENERAL STRIKE that will be held on October 6, 7 and 8, 2020. 


This national call to action is triggered by the Indonesian Government and Parliament’s position to disregard the people’s aspirations. Quietly, the parliament have incessantly deliberated on the Omnibus Law on Job Creation in the midst of worsening COVID-19 pandemic handling that have resulted in the mass layoffs of workers while large corporations continue to receive stimulus packages. 

The launching of Fact Finding Mission Report: The condition of deported Indonesian migrants during Covid-19


DEPORTEES: “WE ARE TREATED LIKE ANIMALS” 


The launching of Fact Finding Mission Report:

“The condition of deported Indonesian migrants during the period of Covid-19 from Sabah, Malaysia to Indonesia (December 2019-September 2020)”


Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) investigated the condition of Indonesian migrant workers who were massively deported from Sabah, Malaysia between December 2019 and September 2020. Since January 2020, more than 1400 Indonesian migrant workers have been deported after cruel and inhuman detention in Sabah Immigration Detention Centre (Pusat Tahanan Sementara/PTS).   

Diskusi Peluncuran Hasil Tim Pencari Fakta: Kondisi Pekerja Migran Korban Deportasi Selama Masa Covid-19


DEPORTAN: KAMI DIPERLAKUKAN SEPERTI BINATANG

Launching: LAPORAN Tim Pencari Fakta tentang kondisi pekerja migran Indonesia yang dideportasi selama masa Covid-19 dari Sabah, Malaysia ke Indonesia (Desember 2019-September 2020)” 


Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) telah melakukan penelusuran lapangan sepanjang Juni – Juli dan September 2020 terkait gelombang deportasi massal Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Sabah, Malaysia. Setidaknya sejak Januari 2020 terdapat 1400 orang PMI yang sebelumnya ditahan di Pusat Tahanan Sementara (PTS) di Sabah telah dideportasi.

Ringkasan diskusi: pengorganisasian serikat pekerja di perkebunan kelapa sawit

 

Buruh kebun sawit anggota SPN di Kaltim mengadakan aksi penolakan Omnibus Law di Samarinda

Perkebunan kelapa sawit banyak dilaporkan mempraktikkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Melihat karakteristik perkebunan dengan luas yang masif yang terletak di daerah terpencil yang terisolasi, perkebunan merupakan tempat yang 'cocok' untuk menyembunyikan praktik ketenagakerjaan ilegal dan pelanggaran hak asasi manusia. Pengawasan negara dan publik lemah tentang apa yang terjadi di dalam perkebunan.

Karakteristik perkebunan sawit ini ini juga berkontribusi pada minimnya pengetahuan publik dan kampanye tentang isu pekerja, dibandingkan dengan kampanye isu lingkungan dan konflik agraria, dimana pekerja perkebunan cenderung terfragmentasi dan tidak terorganisir.

Namun, korporasi sawit tidak serta merta memiliki kendali mutlak atas buruh. Ada banyak perjuangan buruh, baik yang spontan maupun yang terorganisir dengan baik dalam menuntut hak-haknya. Ada beberapa kisah sukses di mana para pekerja yang sebagian besar dipekerjakan dengan status lepas dan kontrak, berhasil diangkat sebagai pekerja tetap atau mencapai perjanjian kerja bersama yang meningkatkan kesejahteraan.

Untuk memahami pengorganisasian pekerja, tantangan dan poin pembelajarannya, Koalisi Buruh Sawit dan Jaringan Solidaritas Transnasional Buruh Kebun Sawit (TPOLS) menginisiasi satu diskusi. Dalam diskusi tersebut, peserta yang sebagian besar berasal dari serikat pekerja dan organiser serta LSM berbagi pengalaman dalam membangun kekuatan pekerja. Diskusi tersebut juga dirancang sebagai forum lintas organisasi serikat untuk saling belajar dan menjalin kerjasama dan jaringan solidaritas.

Discussion summary: union organizing in the palm oil plantations

 

Plantation workers members of SPN Union held a demonstration in Samarinda to protest Omnibus Law draft bill. Photo: Kornelis (SPN)

Palm oil plantation has been widely reported for practising various forms of human rights abuses. Given its characteristics of being located in remote area with social isolation in a massive land size, plantation is a ‘suitable’ place for harboring illegal practice of labor employment and human rights violations where there is a lack of state and public monitoring on what is occurring inside the plantation.

These characteristics also contributes to the lack of public knowledge and campaign on workers’ issue, compared to the campaign on environmental and land issue, where the plantation workers are tend to be largely fragmented and unorganized.

However, the palm oil corporations do not necessarily have absolute control over workers. There are numerous workers’ struggle, both spontaneous and well-organized in demanding their very rights. There are some success stories where workers, who are mostly employed under casual and temporary status, being promoted as permanent workers or achieving collective bargaining agreement that improve the welfare.

In order to understand workers’ organizing, its difficulties and learning points, Koalisi Buruh Sawit (Coalition of Palm Oil Labor) and Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS) Network initiated a discussion on September 19th. During the discussion, participants mainly from trade union and workers’ organizer and NGO were sharing their experience in building workers’ power. The discussion was also designed as a forum for different union organizations to learn from each other and establishing cooperation and solidarity network.

Buruh kebun masih memperjuangkan keadilan: Perkembangan kasus PT. Citra Agro Kencana

 

37 orang buruh dan keluarganya menerima bantuan sembako hasil penggalangan dana

Sudah satu bulan lamanya 37 orang buruh belum mendapat kepastian. Perusahaan perkebunan PT. Citra Agro Kencana memecat dan mengusir paksa 37 orang buruh beserta keluarganya. Tanpa bukti, perusahaan menuduh pekerja menyebarkan Covid-19 setelah mengikuti aksi penolakan Omnibus Law di Samarinda dua hari sebelum pengusiran terjadi.

PT. Citra Agro Kencana merupakan salah satu perkebunan yang dimiliki oleh First Resources Limited, perusahaan transnasional yang terdaftar di Singapore Exchange. Induk perusahaan PT. Citra Agro Kencana itu sendiri telah menjadi anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Oleh karenanya, perlakuan anak perusahaannya terhadap buruh tidak mencerminkan standar prinsip dan kriteria hak asasi manusia dan hak perburuhan yang harus dipenuhi anggota RSPO. Selain itu, perlakuan PT. Citra Agro Kencana juga tidak sesuai dengan peraturan induk perusahaan mengenai ‘Employee Relations and Workplace’.

Saat ini para pekerja dan keluarganya menempati ruangan di kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Kalimantan Timur sambil mengupayakan proses advokasi untuk menuntut pertanggung jawaban perusahaan.

Pada perkembangan terakhir, pekerja bersama dengan Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kalimantan Timur telah melaporkan kasus pemecatan dan pengusiran kepada Disnaker. Menanggapi pengaduan tersebut, petugas Mediator Hubungan Industrial pada 18 September yang lalu telah mengeluarkan anjuran agar perusahaan membayarkan pesangon kepada 37 orang buruh yang diusir.

Meskipun demikian, serikat pekerja menilai bahwa anjuran tersebut keliru dan menguntungkan perusahaan. Menurut Wakil Ketua DPD SPN Kaltim Kornelis Wiriyawan, anjuran Disnaker hanya menyebutkan pembayaran pesangon sebanyak satu kali upah dengan acuan nominal upah tahun 2019. “Padahal nominal upah tahun 2020 ini sudah berlaku, namun dasar perhitungan upah menggunakan nominal tahun 2019.”

Selain itu, anjuran Disnaker juga tidak memasukan komponen penghargaan masa kerja dalam penghitungan pesangon, seperti yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan pasal 156 ayat 3.

Selain mengeluarkan anjuran yang keliru, pihak Disnaker juga meniru perlakuan perusahaan, yaitu dengan berencana mengusir 37 orang buruh dan keluarganya. Hari Rabu yang lalu, Disnaker mengeluarkan surat yang meminta buruh untuk tidak lagi menempati kantor Disnaker tanpa memberikan alternatif tempat tinggal. “Pihak Disnaker hanya memberi waktu hingga 25 September untuk pindah,” kata Kornelis.

Dalam surat tersebut, Disnaker beralasan bahwa pihaknya telah menjalankan tugasnya dengan mengeluarkan anjuran. Menurut Kornelis, pernyataan Disnaker itu tidak berdasar. Hal ini lantaran anjuran yang dikeluarkan itu sendiri keliru. “Disnaker sepertinya berupaya untuk ‘cuci tangan’ dengan mengeluarkan anjuran yang keliru, serta meminta kami untuk angkat kaki,” ujar Kornelis.

Selain itu, di dalam surat Disnaker juga berdalih bahwa fasilitas kantor digunakan untuk melayani pengaduan-pengaduan ketenagakerjaan. “Alasan Disnaker itu seolah-olah menyiratkan bahwa keberadaan buruh dan keluarganya dianggap menganggu pelayanan. Padahal banyak sekali keluhan dari serikat atas lemahnya fungsi pengawasan Disnaker, apalagi penindaklanjutan pelaporan kasus oleh serikat, kata Rizal Assalam, koordinator Jaringan Solidaritas Buruh Kelapa Sawit Transnasional

“Jika memang Disnaker betul-betul melakukan pelayanan, maka Disnaker seharusnya memberikan alternatif tempat tinggal bagi buruh dan keluarganya,” tambah Rizal

 

Dukungan dan solidaritas untuk buruh PT. Citra Agro Kencana

Upaya advokasi buruh PT. Citra Agro Kencana mendapat dukungan dan solidaritas luas dari publik. Sebuah aliansi Gerakan Buruh Menuntut Keadilan dibentuk untuk memberikan dukungan dan bantuan hukum kepada buruh korban pemecatan. Aliansi tersebut terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarindah serta Jaringan Solidaritas Buruh Kelapa Sawit Transnasional (TPOLS) dan Koalisi Buruh Sawit (KBS).

“Kami sangat berterimakasih atas dukungan dan solidaritas dari banyak pihak. Kami juga berharap agar kasus yang dialami oleh rekan-rekan kami dapat segera selesai dan terus mendapat dukungan luas.”

Hingga saat ini, belum ada tanggapan dari pihak perusahaan mengenai penyelesaian kasus. Serikat Pekerja Nasional. “Saat ini kami masih mengupayakan penyelesaian kasus dengan menuntut perusahaan memenuhi tanggungjawabnya. Kami tidak ingin ada impunitas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan,” kata Kornelis.

“Situasi yang dialami buruh PT CAK merupakan sinyalemen perusahaan tidak menghargai kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat. Pemerintah dalam hal ini mestinya hadir memberikan perlindungan kepada buruh PT CAK,” kata Zidane, koordinator Koalisi Buruh Sawit yang ikut mendukung upaya buruh mendapatkan keadilan.

Untuk mengantisipasi berlarutnya proses penyelesaian kasus, serikat pekerja meminta dukungan lebih luas kepada publik dengan cara

1)      Menyebarkan kabar kasus dan kondisi yang saat ini dialami oleh 37 orang buruh dan keluarganya akibat pemecatan dan pengusiran yang dilakukan oleh PT. Citra Agro Kencana. Prioritas saat ini adalah untuk menegur pihak Disnaker Provinsi Kalimantan Timur yang mengeluarkan anjuran yang keliru dan tidak memberikan alternatif tempat tinggal bagi buruh dan keluarganya.

2)      Mengirimkan barang kebutuhan dasar, di antaranya bahan makanan, selimut dan pakaian layak. Prioritas saat ini adalah untuk kebutuhan dasar ibu menyusui, balita dan anak-anak.

3)      Meringankan biaya pengeluaran harian selama di tempat tinggal sementara melalui transfer ke rekening atas nama Kornelis Wiriyawan Gatu,  Bank BRI KCP. Sangatta No. 3428-01-001910-50-6

 

Narahubung:

·         Kornelis (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah, Serikat Pekerja Nasional Propinsi Kaltim) +62 813-4814-5654